Beberapa pelabuhan besar menjadi perhatian khusus dalam evaluasi kinerja Bea Cukai. Purbaya menyebut Pelabuhan Tanjung Priok, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Batam, dan pelabuhan utama di Sumatera Utara.
Menurut Purbaya, pembenahan di pintu-pintu masuk perdagangan internasional ini penting karena berkaitan langsung dengan pengawasan impor, ekspor, dan potensi kebocoran penerimaan negara.
“Pegawai yang diganti akan kami ambil dari Ditjen Pajak yang kami anggap masih bisa bekerja lebih baik,” tegasnya.
Baca Juga: Purbaya Buka Suara soal Isu Tukar Kursi BI–Kemenkeu: Rotasi Biasa atau Sinyal Besar?
Giliran Direktorat Jenderal Pajak
Setelah Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak dipastikan menjadi sasaran berikutnya. Meski belum merinci teknis perombakan di DJP, Purbaya memastikan langkahnya akan serupa dengan Bea Cukai.
Langkah ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja dan integritas aparat pajak, terutama setelah sejumlah kasus yang menyeret nama pejabat pajak dalam beberapa tahun terakhir.
Pemerintah tampaknya ingin mengirimkan sinyal kuat bahwa reformasi birokrasi di sektor penerimaan negara tidak boleh setengah-setengah.
Restrukturisasi DJP diharapkan tidak hanya berdampak pada perbaikan internal, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
Baca Juga: Target Ambisius, Jurus Berani Purbaya: Rokok Ilegal Bakal Dilegalkan?
Shock Therapy untuk Perbaikan Kinerja
Rencana merombak Bea Cukai dan Pajak ini sebelumnya disampaikan Purbaya dalam ajang Indonesia Fiscal Forum 2026.
Dalam forum itu, dia menyebut kebijakan ini sebagai bentuk shock therapy bagi aparatur negara agar bekerja lebih serius dan profesional.
Menurut Purbaya, banyak persoalan di Bea Cukai yang sebenarnya bisa ditangani dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, termasuk praktik under invoicing yang selama ini merugikan negara.
“Ini pesan untuk teman-teman Bea Cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Orang-orangnya pintar. Kalau dipaksa, saya suruh bikin program AI untuk deteksi under invoicing, dua minggu selesai,” ujarnya.
Artikel Terkait
Kenaikan Gaji ASN 2026 Mulai Dibahas, Kemenkeu Masih Lakukan Kajian Mendalam
Gaji ASN 2026 Naik? Purbaya Buka Suara, Kemenkeu Masih Hitung Kemampuan Negara
Bantuan Bencana Tak Dipajaki, Purbaya Ingatkan Wajib Ajukan Rekomendasi BNPB ke Bea Cukai
Purbaya Hadapi PR Akhir Tahun: Rp616 Triliun Belanja Negara Masih Mengendap
Anggaran Tak Terserap, Purbaya Sebut Rp10 Triliun Dana K/L Dikembalikan ke Negara
Purbaya Mainkan Defisit Nyaris 3%: Strategi Berani Agar Ekonomi Bergerak, Bukan Terjebak Krisis
Kemenkeu Tegaskan Isu Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara Adalah Hoaks, Ini Penjelasan Lengkapnya