SELAMAT JALAN, PROF.... Oleh: Trias Kuncahyono, Wartawan Senior, Penulis Buku

Ketua Dewan Pers Prof Azyumardi Azra dikenal sangat dekat kolega-koleganya di Dewan Pers di sela kegiatan Dewan Pers. Penulis (depan kanan), Agung Dharmajaya (Waket DP) dan Prof Azyumardi menggunakan topi khasnya (Dokumentasi pribadi)

Kerap kali saya ngontak Prof Azra untuk bertanya beberapa hal yang saya takini dia tahu. Misalnya soal toleransi beragama, radikalisme, pemikiran-pemikiran Islam, juga soal hubungan agama dan negara. Dan Prof Azra selalu menjawab WA saya. Bukan hanya menjawab, tetapi cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan senang hati. Dan dia selalu menulis,"Bung, kalau masih ada yang kurang dan ingin ditanyakan, silakan kontak. Tks."

Suatu ketika kami berdiskusi kecil lewat WA tentang radikalisme dan polisisasi agama. Ketika itu, Prof Azra mengatakan (menulis) salah satu tantangan Indonesia saat ini adalah mencegah paham radikalisme dan kekerasan atas nama agama. Keduanya disebarkan dengan sengaja. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Kata Prof Azra, kondisi politik Indonesia rentan disusupi provokasi atas nama SARA.

Baca Juga: Video Gameplay GTA 6 BOCOR: Mimpi Buruk Rockstar Games!

Kata Prof Azra, politissasi agama muncul karena adanya pemahaman atau interpretasi tertentu terhadap keyakinan dan praktik keagamaan. Tetapi politisasi agama tidak bisa berjalan efektif, publik tidak terpengaruh. Waktu itu, saya bertanya, apa iya tidak terpengaruh, nyatanya terjadi di mana-mana, dan muncul setiap kali akan Pilkada atau Pemilu. 

Kita sulit memungkiri bahwa politisasi agama di negeri ini menjadi fenomena "lumrah" dalam setiap kontestasi politik, baik itu pilkada maupun pemilu. Yang setiap kali terjadi menjelang pemilu, sejumlah tokoh politik, elite politik dan partai politik mulai melakukan safari politik atau apapun namanya mencari dukungan para pemimpin agama.

Baca Juga: Hasil Survei Pemilu 2024 PRMN-Promedia: Mayoritas Responden Setuju Usia Ideal Presiden Rentang 30-49 Tahun

Wajar kalau melihat hal semacam itu banyak yang mengkhawatirkan dan mencemaskan akibatnya. Sebab langkah politik seperti itu, bisa atau malahan akan mencederai atau malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kata Prof Azra, politisasi agama merupakan ekspresi hawa nafsu. Mengendalikan nafsu - segala macam nafsu, termasuk nafsu politik - memang tidak mudah, dibutuhkan usaha dan niat yang luar biasa serta ketulusan hati. Apalagi kalau sudah menyangkut nafsu akan kekuasaan, bisa tidak hanya membutakan mata, tetapi bahkan membutakan hati.

Saya masih ingat yang dikatakan Prof Azra tentang syarat yang harus dipenuhi bangsa ini kalau mau memeluk modernitas. Kata Prof Azra, bangsa ini harus memiliki rasionalitas, demokratis, toleran terhadap perbedaan, berorientasi ke depan (future oriented) tidak ke belakang (backward looking). Soal toleransi, misalnya, masih menyisakan "titik-titik hitam". Demikian juga soal rasionalitas. Banyak kali kita mendengar dan membaca pernyataan-pernyataan yang tidak rasional. Apalagi akhir-akhir ini, ketika semua partai sudah mulai siap-siap untuk mengikuti pemilu.

Baca Juga: KPU Adakan Lomba Maskot Pemilu 2024. Kirimkan Karya Terbaikmu. Batas Waktu 22 Oktober 2022

Yang saya catat, dan saya senang adalah Prof Azra memiliki sikap kritis dan tidak segan menyuarakan pemikirannya yang bersifat korektif, dengan obyektif dan bijak sebagai intelegensia guru bangsa, seperti Buya Syafii Maarif.

Misalnya soal demokrasi. Kata Prof Azra, secara kualitas demokrasi mengalami penurunan secara bertahap. Kondisi ini bisa mengakibatkan hilangnya kualitas demokrasi sehingga bisa mengarah pada rezim otoriter. Ia mengatakan hal ini, saat memberikan kuliah umum pada proses wisuda di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Kamis (8/9).

Kata Prof Azra, hal lain yang menyebabkan mundurnya demokrasi adalah makin lemahnya institusi politik yang menjadi penopang sistem demokrasi. Ia menggambarkan penurunan kualitas demokrasi itu bisa dilihat dari hajatan pemilu yang tidak kompetitif, pembatasan partisipasi, lemahnya akuntabilitas pejabat publik, penegakan hukum yang tidak adil, dan sebagainya.

Baca Juga: Astaga, PPATK temukan transaksi perjudian di kasino oleh Gubernur Papua Rp 560 M

Ketua Dewan Pers Profesor Azyumardi Azra menjadi narasumber seminar dan literasi di Sumbar, beberapa hari sebelum wafat (Dokumentasi pribadi)