Yahya Muhaimin, Tokoh Pemikir Militer Indonesia. Sebuah catatan, oleh: Ibrahim Ambong

Yang memulai menulis tentang militer justru orang asing, seperti Roger K. Paget, Daniel S. Lev dan lain sebagainya.

Skripsi Yahya Muhaimin itu berhasil mendapat penghargaan sebagai karya terbaik. Dibawah judul Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966 karyanya itu dicetak ulang berkali-kali.

Baca Juga: PURI GEDEH, Oleh: Trias Kuncahyono, Wartawan Senior, Penulis Buku

Buku Perkembangan Militer dan Politik di Indonesia 1945-1966 yang merupakan skripsi Pak Yahya Muhaimin di HI Fisipol UGM (ugmpress.ac.id)

Point yang penting dalam karya itu alur cerita yang mengambarkan suasana keinginan politisi sipil yang lebih menekankan diplomasi daripada perjuangan bersenjata pada awal kemerdekaan.

Di sisi lain ada ketidaksukaan militer terhadap perilaku politisi sipil yang tidak bertanggung-jawab, tidak efektif dan penuh korupsi. Ini menimbulkan "Peristiwa 17 Oktober 1952" yang dipimpin Jenderal Nasution.

Pada akhirnya Nasution dicopot dari jabatannya. Barulah tiga tahun kemudian Nasution bersama Presiden Sukarno menentang sistem parlemen yang penuh keributan yang ditandai jatuh bangunnya kabinet.

Baca Juga: Bupati Purworejo: Insiden Wadas Bagian dari Dinamika Pembangunan, Warga yang Belum Setuju Tinggal 98 Orang

Kita mencatat pula kesimpulan penting dari karyanya itu, bahwa "TNI lahir bukan dengan suatu rencana matang dan mantap guna menghadapi ancaman keamanan yang bakal datang. Namun TNI lahir justru karena ancaman itu sudah ada".

Dan sejak lahirnya TNI sudah terikat urusan non-militer, terutama pada perwira-perwira yang memilki ideologi tertentu.

Walaupun Yahya Muhaimin membatasi karyanya sampai tahun 1966, dimana kekuasaan politik sudah sepenuhnya ditangan militer, namun dia masih menulis masalah militer setelah reformasi 1998.

Baca Juga: Ritual di Pantai Payangan 10 Orang Tewas Terseret Ombak, Ini Daftar Korban

Di kata pengantar dalam bukunya pada cetakan tahun 2002 dia melihat peranan militer yang semakin menurun. Tuntutan agar Dwifungsi ABRI dihapus terjadi berbagai tempat.

Masyarakat menghendaki agar peranan politik militer dihilangkan dan menjadi militer yang profesional. Dan dia berpandangan bahwa "profesionalisme militer akan tercapai bilamana militer tidak ('secara dominan') memainkan peranan politik, atau memainkan secara reguler. Militer yang akan melakukan peranan politik hanya pada saat dan keadaan tertentu saja yang sangat crucial ..."

Baca Juga: Sultan HB X Pastikan Pedestrian Malioboro Sudah Berfungsi Sebagaimana Mestinya