"MENANTI TERANG BULAN' Oleh Trias Kuncahyono, Wartawan Senior, Penulis Buku

Baca Juga: Rekomendasi 10 Tempat Wisata Di Kabupaten Bima, NTB. Ada Pantai Dengan Pasir Warna Pink

Tetapi, masih ada waktu, kesempatan, dan peluang untuk mengejarnya; untuk mengerjakan pekerjaan rumah itu, terutama bila ada political will dan kehendak baik.

Sebagai contoh, di sektor pendidikan. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Papua Barat Barnabas Dowansiba, banyak faktor penyebabnya. Namun faktor kehidupan masyarakat adalah yang lebih dominan. Masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan bukanlah hal yang penting.

Baca Juga: Minum kopi sembari menikmati keindahan alam. Ini 7 kedai kopi di atas awan. Cocok untuk healing

Selain itu, juga soal kekurangan guru, terutama guru sekolah dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencari solusi. Mereka meminta semua perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat yang punya program studi pendidikan guru sekolah dasar jenjang S1 dan S1 pendidikan anak usia dini untuk melakukan intervensi program.

Kementerian juga akan menunjuk perguruan tinggi di Provinsi Papua Barat yang tidak memiliki jurusan pendidikan guru sekolah dasar dan S1 pendidikan anak usia dini namun, ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, seperti Universitas Papua, untuk membuka program pendidikan guru SD.

Baca Juga: Hotel Pelangi, Hotel Tertua dan Saksi Bisu Sejarah Kota Malang

Selain itu, Kementerian juga memberikan kewenangan kepada sekolah-sekolah tinggi agama yang menjalankan program pendidikan S1 guru agama di Provinsi Papua Barat agar membuka program S1 pendidikan guru SD dan S1 pendidikan anak usia dini.

***

Pemandangan di belakang Keuskupan Jayapura, Papua (Foto: Trias Kuncahyono)

Ada banyak sebab, mengapa semua itu terjadi. Menurut temuan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada, antara lain rendahnya budaya berpemerintahan.

Baca Juga: Semarang Punya Pantai Tirang Yang Asik Buat Lari

Kualitas pemerintahan di Papua dipengaruhi realitas sosial yang kompleks, seperti rendahnya kapasitas dan komitmen pelayanan publik, lemahnya pengawasan anggaran (banyak kasus korupsi), serta sikap apatis masyarakat. Akibatnya, proses pelayanan publik tidak berjalan maksimal.

Maka, dalam menyalurkan berbagai bantuan, Kementerian Sosial, misalnya, memilih lewat lembaga Gereja. Sebab, lewat Gereja, "aman, amanah, dan murah." Lewat Gereja, siapa yang mendapat bantuan jelas dan pasti ada, serta sampai sasaran.

Baca Juga: Ketetapan Pemerintah Idul Adha 1444 H Bertepatan dengan 29 Juni 2023 Masehi, Berbeda dengan Muhammadiyah