Tahun Ketika Gedung Parlemen Tak Pernah Sepi: Kilas Balik DPR 2025 di Tengah Amarah Publik

Juli: Diplomasi yang Sempat Tertinggal
Pada pertengahan tahun, DPR menggelar uji kelayakan calon duta besar.

Proses ini menuai perhatian karena Indonesia diketahui belum memiliki perwakilan diplomatik di sejumlah negara strategis, termasuk Amerika Serikat.

Sebanyak 24 nama diajukan pemerintah untuk mengisi pos-pos penting tersebut.

Baca Juga: Surabaya Tak Sudi Diteror Preman: Ultimatum Eri Cahyadi untuk Ormas yang Melenceng

Agustus: Tunjangan Fantastis dan Amarah Rakyat

Bulan kemerdekaan justru diwarnai polemik besar. Isu tunjangan perumahan anggota DPR yang mencapai puluhan juta rupiah memicu kemarahan publik.

Pernyataan dan unggahan media sosial sejumlah anggota dewan dinilai memperparah luka rakyat.

Aksi “Reset Indonesia” dan “17+8” pecah di berbagai titik.

Situasi memanas hingga memakan korban, termasuk insiden yang melibatkan pengemudi ojek online dan kerusuhan di beberapa lokasi.

September: Pemangkasan yang Terlambat?

Merespons tekanan publik, DPR akhirnya menghentikan tunjangan perumahan per akhir Agustus 2025.

Kunjungan luar negeri juga dimoratorium, kecuali untuk agenda kenegaraan. Sejumlah fasilitas dan biaya tambahan ikut dievaluasi dan dipangkas.

November: Sanksi Etik dan UU KUHAP Baru
Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan sanksi kepada beberapa anggota DPR yang terbukti melanggar kode etik.

Sebagian dinonaktifkan sementara, sementara lainnya dinyatakan tidak bersalah.
Di bulan yang sama, DPR mengesahkan UU KUHAP baru.

Namun, regulasi ini menuai kritik luas karena dianggap minim partisipasi publik dan berpotensi membuka celah penyalahgunaan kewenangan.