Demo 27 Agustus di DPR Makin Ramai, GERAM Bawa 10 Tuntutan yang Bikin Senayan Disorot

TITIKTEMU.CO-Gedung DPR/MPR RI akan kembali menjadi titik temu suara-suara yang merasa perlu didengar. Pada Kamis, 27 Agustus 2026, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berencana menggelar aksi demo 27 Agustus dengan membawa sejumlah tuntutan yang menyentuh isu politik, ekonomi, pendidikan, hingga hak pekerja.

Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. GERAM menyebut aksi ini bukan hanya kegiatan turun ke jalan, melainkan bentuk pengawasan masyarakat terhadap kinerja DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.

Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel mengatakan sekitar 1.000 mahasiswa dan masyarakat sipil diperkirakan ikut bergabung. Aliansi ini terdiri dari 14 organisasi mahasiswa serta kelompok masyarakat sipil dengan mengusung tagar #MerebutKembaliIndonesia.

Baca Juga: Prabowo Tegaskan Korporasi Terlibat Karhutla Bisa Dicabut Izinnya: Saya Tidak Main-Main

Minta Pimpinan DPR Turun Langsung

Ada satu permintaan yang cukup tegas dari massa aksi: pimpinan DPR diminta datang menemui mereka secara langsung.

GERAM ingin Ketua dan Wakil Ketua DPR berdialog dengan peserta aksi, bukan sekadar memberikan tanggapan dari balik meja atau melalui pernyataan tertulis. Bagi mereka, dialog langsung menjadi bagian penting untuk menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat benar-benar diperhatikan.

Jika permintaan tersebut tidak dipenuhi, GERAM menyatakan siap melakukan konsolidasi untuk aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.

Sejumlah kelompok disebut akan bergabung, mulai dari mahasiswa UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, mahasiswa sekolah tinggi filsafat, hingga organisasi kepemudaan dan komunitas masyarakat sipil.

Baca Juga: Cara Cek Desil Online DTSEN 2026 Pakai NIK, Tak Perlu Login! Ini Arti Desil 1–10

Dari MBG sampai Aset Koruptor

Yang membuat demo mahasiswa DPR kali ini menarik perhatian adalah banyaknya isu yang dibawa. GERAM menyiapkan 10 tuntutan yang menyasar berbagai persoalan nasional.

Pertama, mereka menyerukan proses pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap Prabowo-Gibran terkait kebijakan yang mereka nilai berkaitan dengan militerisme, demokrasi, dan ketimpangan ekonomi.

Kedua, GERAM meminta penghentian sekaligus evaluasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait transparansi anggaran serta potensi patronase politik.

Baca Juga: Pajak Kendaraan 2026 Makin Tegas: Telat 2 Tahun, STNK Bisa Dihapus Permanen!

Tuntutan berikutnya menyangkut pajak. GERAM menolak kebijakan pajak yang dianggap membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan pekerja serta mendorong sistem pajak progresif bagi pemilik modal besar.