Gus Miftah Soroti Klaim “Restu Istana” Jelang Muktamar NU: Jangan Jual Nama Presiden

photo author
Achmad Zainur Roziqin, TitikTemu.co
- Selasa, 11 Agustus 2026 | 10:16 WIB
Gus Miftah Maulana Habiburrohman, Pengasuh Pesantren Ora Aji, menyoroti pentingnya menjaga marwah ulama dan kemandirian NU menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang. (Foto: FB/@Sahabat Gus Miftah)
Gus Miftah Maulana Habiburrohman, Pengasuh Pesantren Ora Aji, menyoroti pentingnya menjaga marwah ulama dan kemandirian NU menjelang Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang. (Foto: FB/@Sahabat Gus Miftah)

TITIKTEMU.CO – Nahdlatul Ulama (NU) memiliki perjalanan sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari dunia pesantren dan perjuangan kebangsaan Indonesia. Karena itu, keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai lokasi Muktamar NU ke-35 pada 27–31 Agustus 2026 dinilai sebagai langkah untuk kembali mendekatkan NU dengan akar sejarahnya.

Pandangan tersebut disampaikan Gus Miftah, Pengasuh Pesantren Ora Aji. Menurutnya, Tambakberas bukan sekadar tempat berlangsungnya forum organisasi, tetapi memiliki nilai historis yang kuat karena menjadi salah satu ruang perjuangan KH Abdul Wahab Chasbullah dalam mengembangkan gagasan keagamaan sekaligus kebangsaan.

Menurut Gus Miftah, suasana Muktamar NU ke-35 seharusnya dijaga agar tetap bersih dari kepentingan politik praktis yang berpotensi mengganggu independensi para ulama.

Baca Juga: Seskab Teddy Masuk 3 Besar Pejabat dengan Kinerja Positif Versi IPO, Popularitasnya Juga Tinggi

Gus Miftah Sebut Istana Tak Intervensi Muktamar NU

Gus Miftah menilai Presiden dan pihak Istana tidak seharusnya mencampuri proses pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35.

Ia memandang sikap untuk tidak melakukan intervensi justru menunjukkan penghormatan pemerintah terhadap NU dan para ulama yang memiliki kewenangan menentukan arah organisasi.

Menurutnya, terdapat batas yang harus dijaga antara kekuasaan politik dengan kedaulatan moral organisasi kemasyarakatan.

Ia menilai intervensi terhadap NU justru berpotensi mengganggu posisi NU sebagai salah satu kekuatan utama masyarakat sipil yang selama ini berperan dalam menjaga kehidupan kebangsaan.

Bagi Gus Miftah, penghormatan pemerintah terhadap ulama bukan diwujudkan dengan ikut menentukan siapa yang harus memimpin NU. Sebaliknya, penghormatan itu diberikan dengan membiarkan para kiai dan muktamirin menjalankan proses organisasi secara mandiri.

Baca Juga: Buntut Liburan Jessica Mila ke Pulau Padar saat Pelayaran Ditutup, Satu Nakhoda Kena Sanksi

Ingatkan Jangan Ada yang Mengatasnamakan Istana

Gus Miftah kemudian menyoroti adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang menggunakan nama Istana untuk mendapatkan dukungan dalam kontestasi kepemimpinan NU.

Ia meminta siapa pun yang mengaku memperoleh dukungan atau restu dari Presiden agar menghentikan praktik tersebut.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Achmad Zainur Roziqin

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X