TITIKTEMU.CO – Nahdlatul Ulama (NU) memiliki perjalanan sejarah panjang yang tidak terpisahkan dari dunia pesantren dan perjuangan kebangsaan Indonesia. Karena itu, keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadikan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, sebagai lokasi Muktamar NU ke-35 pada 27–31 Agustus 2026 dinilai sebagai langkah untuk kembali mendekatkan NU dengan akar sejarahnya.
Pandangan tersebut disampaikan Gus Miftah, Pengasuh Pesantren Ora Aji. Menurutnya, Tambakberas bukan sekadar tempat berlangsungnya forum organisasi, tetapi memiliki nilai historis yang kuat karena menjadi salah satu ruang perjuangan KH Abdul Wahab Chasbullah dalam mengembangkan gagasan keagamaan sekaligus kebangsaan.
Menurut Gus Miftah, suasana Muktamar NU ke-35 seharusnya dijaga agar tetap bersih dari kepentingan politik praktis yang berpotensi mengganggu independensi para ulama.
Baca Juga: Seskab Teddy Masuk 3 Besar Pejabat dengan Kinerja Positif Versi IPO, Popularitasnya Juga Tinggi
Gus Miftah Sebut Istana Tak Intervensi Muktamar NU
Gus Miftah menilai Presiden dan pihak Istana tidak seharusnya mencampuri proses pemilihan Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU dalam Muktamar ke-35.
Ia memandang sikap untuk tidak melakukan intervensi justru menunjukkan penghormatan pemerintah terhadap NU dan para ulama yang memiliki kewenangan menentukan arah organisasi.
Menurutnya, terdapat batas yang harus dijaga antara kekuasaan politik dengan kedaulatan moral organisasi kemasyarakatan.
Ia menilai intervensi terhadap NU justru berpotensi mengganggu posisi NU sebagai salah satu kekuatan utama masyarakat sipil yang selama ini berperan dalam menjaga kehidupan kebangsaan.
Bagi Gus Miftah, penghormatan pemerintah terhadap ulama bukan diwujudkan dengan ikut menentukan siapa yang harus memimpin NU. Sebaliknya, penghormatan itu diberikan dengan membiarkan para kiai dan muktamirin menjalankan proses organisasi secara mandiri.
Baca Juga: Buntut Liburan Jessica Mila ke Pulau Padar saat Pelayaran Ditutup, Satu Nakhoda Kena Sanksi
Ingatkan Jangan Ada yang Mengatasnamakan Istana
Gus Miftah kemudian menyoroti adanya kemungkinan pihak-pihak tertentu yang menggunakan nama Istana untuk mendapatkan dukungan dalam kontestasi kepemimpinan NU.
Ia meminta siapa pun yang mengaku memperoleh dukungan atau restu dari Presiden agar menghentikan praktik tersebut.
Artikel Terkait
Mobil Dinas Bupati Lamsel Terjebak Jalan Rusak, Warga Nyeletuk: Bapak Saja Ngeri, Kan?
Kepuasan Jemaah Haji 2026 Capai 83,28, Qodari: Bukti Perbaikan Layanan Pemerintah
Kapal Bawa 1,3 Ton Ketamin Digagalkan di Perairan Bintan, 8 ABK Diamankan Tim Gabungan
Buntut Liburan Jessica Mila ke Pulau Padar saat Pelayaran Ditutup, Satu Nakhoda Kena Sanksi
Seskab Teddy Masuk 3 Besar Pejabat dengan Kinerja Positif Versi IPO, Popularitasnya Juga Tinggi