Demo 27 Agustus Memanas: RUU Perampasan Aset Jadi Tuntutan, Siapa Saja yang Turun ke Jalan?

TITIKTEMU.CO-Pagar setinggi enam meter ternyata belum cukup untuk meredam suara massa. Pada demo 27 Agustus, sejumlah peserta aksi masih bertahan di depan Gedung DPR hingga sore, membawa satu tuntutan yang terus digaungkan: RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Sekitar pukul 18.04 WIB, hampir 500 orang disebut masih berada di kawasan tersebut. Sebagian massa bahkan sempat menggedor pagar DPR sebagai bentuk desakan agar parlemen segera mengambil sikap.

Seorang perwakilan massa menyebut pengesahan RUU Perampasan Aset sudah menjadi kebutuhan mendesak. Menurutnya, banyak pelaku korupsi yang berhasil lolos, sementara aset hasil kejahatan belum sepenuhnya dapat dikembalikan kepada negara.

Baca Juga: Jelang Demo DPR Hari Ini, Jalan Gatot Subroto Ditutup: Ini Jalur yang Dialihkan

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang dikutip dalam laporan tersebut turut menjadi sorotan. Sepanjang 2019-2023, kerugian negara akibat korupsi disebut mencapai Rp234,8 triliun. Namun, uang pengganti yang berhasil kembali ke negara hanya sekitar Rp32,8 triliun atau 13,9 persen.

Angka itu membuat tuntutan massa terdengar semakin keras. Mereka meminta DPR memberikan komitmen tertulis untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset sebelum Desember 2026.

AMPB Bawa Dua Tuntutan

Salah satu kelompok yang ikut menjadi sorotan adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB). Mereka menyatakan akan membawa dua tuntutan utama, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor.

Menurut kepolisian, jumlah peserta aksi AMPB berada di kisaran 100 hingga 200 orang. Massa juga meminta DPR memberikan pernyataan tertulis mengenai komitmen terhadap aturan perampasan aset.

Baca Juga: Kecelakaan Maut Surabaya Berujung Penahanan, Sopir Outlander Terancam 6 Tahun Penjara

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) mengklaim akan membawa sekitar 2.000 peserta. Selain dua tuntutan tersebut, mereka menambahkan persoalan harga kebutuhan pokok sebagai agenda aksi.

Tak Semua Kelompok Mahasiswa Turun ke DPR

Menariknya, tidak semua organisasi mahasiswa memilih bergabung dalam demonstrasi di depan Gedung DPR. BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), misalnya, masih melakukan konsolidasi setelah musyawarah nasional.

Koordinator Pusat BEM SI Andira Yofi Sulendra mengatakan organisasinya tidak ingin turun ke jalan hanya karena muncul isu mengenai demo besar. Keputusan akan dibuat berdasarkan hasil konsolidasi dan penilaian apakah persoalan yang ada memang perlu dikawal melalui aksi massa.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) juga mengambil jalur berbeda. Alih-alih bergabung dengan AMPB di DPR, organisasi tersebut memilih menggelar Aksi Kamisan di kawasan Istana Negara.

Baca Juga: Nasaruddin Umar Disebut Mundur, Kemenag Membantah: Ada Apa di Balik Panasnya Bursa Ketum PBNU?