Kertajati Mau Pensiun Dini, Husein Mau Comeback: Skema Tukar Guling ala KDM yang Bikin Geger Jabar

TITIKTEMU.CO - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menepis isu bahwa Pemprov Jabar “menjual” atau “melego” kepemilikan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

Yang ia tawarkan bukan transaksi jual-beli, melainkan pertukaran aset strategis: Kertajati ditangani penuh pemerintah pusat, sementara Pemprov Jabar mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara di Bandung—termasuk area yang berkaitan dengan PT Dirgantara Indonesia.

Skema ruislag: Kertajati ke pusat, Husein ke daerah

Dalam rancangan tukar guling itu, Kertajati diproyeksikan “naik kelas” menjadi aset yang lebih pas untuk kepentingan nasional—bahkan disebut berpotensi diarahkan ke ekosistem industri pertahanan atau pangkalan militer.

Di sisi lain, Husein yang berada di pusat pasar penumpang Bandung dinilai lebih realistis untuk digenjot sebagai mesin pendapatan daerah.

Kenapa Kertajati seret? Kebijakan tak sinkron dan “saingan” makin banyak

Salah satu alasan utama: Kertajati dinilai sulit hidup secara komersial karena arah kebijakan transportasi tidak kompak.

Ketika ada dorongan agar pergerakan penumpang bergeser ke Kertajati, di waktu yang sama akses ke Bandara Halim masih jadi pilihan cepat, ditambah hadirnya Kereta Cepat Whoosh yang membuat calon penumpang dari Bandung–Jakarta makin “ogah” bergerak jauh ke Majalengka.

Baca Juga: Gunung Turun ke Kampung: Banjir Bandang Slamet Menguruk Permukiman Purbalingga

APBD terus “nombok”: operasional belum ketutup pendapatan

Intinya begini: Kertajati belum menunjukkan tanda-tanda sanggup membiayai dirinya sendiri tanpa suntikan dana daerah.

Setiap tahun, APBD Jabar disebut harus ikut menanggung biaya operasional.

Karena itu, KDM mendorong solusi yang lebih “tegas”: kalau secara bisnis susah, ubah fungsi Kertajati ke peran yang lebih cocok dan dibiayai pusat.

Klaim sudah dapat sinyal positif dari Presiden