Wacana Redenominasi Rupiah Kembali Mencuat, Ekonom: Tidak Mendesak dan Berpotensi Timbulkan Masalah

TITIKTEMU.CO - Pembahasan mengenai penyederhanaan nominal rupiah atau redenominasi kembali ramai setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan terkait hal tersebut. Padahal, isu serupa sebenarnya pernah muncul pada 2010 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut ekonom Anthony Budiawan, wacana redenominasi sudah sempat masuk dalam rancangan undang-undang (RUU) saat itu, namun tidak berlanjut ke tahap pembahasan lebih jauh.

Tidak Ada Kebutuhan Mendesak untuk Redenominasi

Dalam podcast yang tayang di kanal YouTube Bambang Yudhoyono pada 24 November 2025, Anthony menilai bahwa baik pada 2010 maupun saat ini, tidak ada urgensi untuk melakukan redenominasi.

Baca Juga: Puan Maharani Desak Evaluasi Menyeluruh Usai Ibu Hamil Meninggal Ditolak 4 Rumah Sakit

Ia menjelaskan bahwa kondisi nilai tukar rupiah saat ini tidak jauh berbeda dibanding 2010.

“Tahun 2010 kurs sekitar Rp10.000, sekarang Rp16.000. Tidak ada perbedaan signifikan yang membuat redenominasi menjadi mendesak,” ujarnya.

Anthony memaparkan bahwa redenominasi biasanya dilakukan ketika sebuah negara mengalami inflasi yang sangat tinggi dalam waktu singkat, hingga ratusan atau ribuan persen. Kondisi tersebut tidak terjadi di Indonesia.

Masalah Utama Rupiah: Fundamental Ekonomi yang Lemah

Anthony menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini disebabkan faktor fundamental ekonomi Indonesia, salah satunya defisit transaksi berjalan yang berlangsung sejak 2012.

Baca Juga: Prabowo Rehabilitasi Mantan Direksi ASDP: Ira Puspadewi & Dua Eks Pejabat Lain Dibebaskan dari Kasus Korupsi

“Selama fundamental tidak diperbaiki, rupiah akan terus tertekan,” katanya.

Ia juga menilai redenominasi justru bisa menimbulkan dampak sosial ekonomi, seperti:

• Harga-harga naik tetapi tidak tercatat dalam Indeks Harga Konsumen (IHK)
• Pembulatan harga yang merugikan masyarakat
• Penurunan daya beli kelompok menengah bawah
• Potensi meningkatnya angka kemiskinan

Redenominasi Dinilai Hanya Jadi Pengalihan Isu