Dua Desa di Bogor Terancam Dilelang karena Kredit Macet, Mendes Yandri Susanto Desak Pemerintah dan DPR Segera Bertindak

TITIKTEMU.CO – Publik tengah dihebohkan dengan kabar dua desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang terancam dilelang akibat persoalan kredit macet. Isu ini diungkap langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, dalam rapat bersama pimpinan DPR RI dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Senayan, Rabu (24/9/2025).

Yandri menjelaskan, desa yang dimaksud adalah Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja di Kecamatan Sukamakmur, Bogor. Meski sudah berdiri sejak 1930, jauh sebelum kemerdekaan RI, kini keduanya justru terancam hilang akibat tanah desa dijadikan agunan oleh perusahaan pada 1980. Kredit yang macet membuat tanah desa kini masuk proses lelang.

“Sekarang sudah dipasang plang lelang, padahal desa itu sah secara hukum, punya pemerintahan, dana desa, dan warganya ikut pemilu,” kata Yandri.

Baca Juga: Stok BBM SPBU Swasta Kosong, Pengamat Soroti Perubahan Pola Konsumen hingga Dorong Kolaborasi dengan Pertamina

Selain itu, Yandri menyoroti problem lebih besar: hampir 3.000 desa tercatat berada di kawasan hutan. Kondisi ini membuat warganya sah secara administratif, tapi desa mereka dianggap tidak legal. Dampaknya, akses infrastruktur terbatas, listrik sulit masuk, bahkan ada kasus kriminalisasi warga yang menggarap tanah.

“Mereka tidak bisa mengolah lahan, kalau nekat malah ditangkap. Sudah ada empat warga yang diproses hukum,” jelasnya.

Tak hanya itu, sekitar 16 ribu desa lain berada berimpitan dengan kawasan hutan sehingga pembangunan jalan dan fasilitas dasar kerap terhambat karena status regulasi.

Baca Juga: Mahfud MD Siap Gabung Komite Reformasi Polri, DPR: Sosok Kredibel untuk Perubahan Institusi

Terkait kasus Bogor, Yandri menegaskan pemerintah sedang berupaya menghentikan proses lelang. Ia meminta aparat penegak hukum tidak melanjutkan eksekusi karena kesalahan bukan pada desa, melainkan pada perusahaan yang menggadaikan tanah.

“Mereka sah secara hukum, ada nomor induk desa, ada KTP, bayar pajak, dapat dana desa. Jadi jangan sampai desa dilelang,” tegasnya.

Yandri juga mendesak DPR dan pemerintah mengambil langkah komprehensif agar jutaan warga desa yang terdampak regulasi kawasan hutan tidak terus terjebak dalam kemiskinan struktural.

Baca Juga: Prabowo Bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino, Erick Thohir: Dukungan Besar bagi Olahraga Indonesia

“Ini menyangkut hampir 25 juta orang yang tidak punya akses infrastruktur dasar, pendidikan, dan layanan publik. Harus ada solusi strategis agar desa-desa ini tidak lagi jadi korban aturan yang tidak berpihak,” pungkasnya.***