Pengangkatan Mullah Yaqood sebagai deputi, kata Frud Bezhan (2020), sebagai bagian dari perombakan Taliban untuk menyingkirkan orang-orang garis keras. Ini adalah suatu usaha Akhundzada untuk menyingkirkan pembangkang dan memperkuat kekuasaannya atas sayap militer dan politik menjelang perundingan damai.
Sebab, pendahulu Mullah Yaqoob yakni Ibrahim Sadr, seorang komandan sangat berpengaruh, yang menentang perdamaian. Sadr dikenal memiliki hubungan dekat dengan Iran. Menurut Antonio Giustozzi, Mullah Yaqoob mendapat dukungan kuat dari Arab Saudi, yang menginginkan agar para pemimpin Taliban yang dekat dengan Iran disingkirkan.
Di tangan merekalah pemerintahan Afganistan disusun dan dibentuk. Seperti apa wajah pemerintahan baru Afganistan? Kendali Taliban dan pemerintahan baru Kabul akan tetap di tangan Akhundzada yang merupakan Pemimpin Tertinggi Taliban. Dengan posisinya seperti itu, bisa jadi apa yang mereka sebut sebagai Emirat Islam, akan menempatkan Akhundzada di pucuk pimpinan kekuasaan. Bila demikian, maka rezim baru Kabul, Pemerintahan Taliban Jilid Kedua, akan menganut sistem teokrasi seperti Iran.
Dengan demikian, sangat boleh jadi peranan Baradar akan seperti semula. Yakni menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, mewakili Akhundzada. Pertanyaannya tetaplah sama: Akankah pemerintahan teokratik Kabul, Emirat Islam Afganistan, akan terbuka, inklusif, memberikan kebebasan pada media, dan memberi tempat pada kaum perempuan, seperti yang dikatakan sejumlah tokoh Taliban selama ini?
Masyarakat internasional ingin mereka walk the talk tidak hanya talk the talk, mewujudkan apa yang dikatakan, tidak hanya bicara, berjanji tanpa ada kenyataan.
Bahwa ada yang meragukan mereka, adalah masuk akal. Hal itu, mengingat sepak terjang Rezim Taliban Jilid Pertama dahulu. Apalagi, tokoh-tokoh Taliban sekarang ini adalah juga tokoh-tokoh generasi awal Taliban, yang memegang teguh ideologi Pashtunwali (pranata sosial dan budaya Pashtun, way of life-nya etnik Pashtun), Deobandi (yang juga disebut sebagai fundamentalisme Islam), dan Wahabi.
Tetapi, membentuk pemerintahan yang infklusif, melibatkan semua etnik yang ada, power sharing, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan demokrasi adalah sebuah conditio sine qua non, kondisi yang tidak bisa tidak harus diwujudkan bila mereka ingin memperoleh pengakuan internasional, yang sangat mereka butuhkan untuk terwujudnya pemerintahan baru dan Afganistan baru. (Trias Kuncahyono, https://triaskun.id/2021/09/02/menanti-kabul-baru/)***
