OPINI "Nyenyak di Hotel Mewah, Gelisah di Rumah Rakyat" Oleh: Budiawan, Host "Cangkrukan"

Di banyak negara maju, pejabat publik justru memosisikan diri sebagai pelayan rakyat secara harfiah.
* Perdana Menteri Finlandia, Sanna Marin, kerap menggunakan kereta umum tanpa ajudan.
* Menteri Transportasi Belanda memilih naik sepeda ke kantor agar merasakan pengalaman warganya.
* Banyak anggota parlemen Jepang tinggal di apartemen kecil, bukan rumah dinas mewah, karena merasa belum pantas hidup nyaman sebelum rakyat mereka benar-benar sejahtera.

Baca Juga: Tabel Angsuran KUR BRI 2025, Skema Plafon Pinjaman Rp 10–50 Juta Tanpa Jaminan

Di negara-negara tersebut, kemewahan bukan simbol keberhasilan birokrasi. Justru kesederhanaan dan empati adalah standar moral yang dijunjung.

Pertanyaan yang Layak Diajukan

Kita tak sedang membicarakan nominal semata. Yang lebih penting adalah etos dan sensitivitas pejabat publik terhadap penderitaan rakyat.

Beberapa pertanyaan mendasar layak diajukan:
* Apakah anggaran Rp931 juta untuk satu unit mobil pejabat berdampak pada penguatan UMKM desa?
* Apakah anggaran perjalanan dinas miliaran rupiah menghasilkan kebijakan yang transformatif?
* Apakah hotel berbintang lima membuat keputusan birokrasi lebih cepat, akurat, dan berpihak?

Jika jawabannya tidak signifikan, maka ini bukan soal efisiensi teknis, melainkan krisis etika.

Baca Juga: 3 Rekomendasi Film Tentang Nabi, Cocok Ditonton Saat Libur Idul Adha

Penutup

Rakyat hari ini diminta bersabar, menahan subsidi, dan bekerja keras untuk bertahan hidup. Sementara sebagian elite justru melonggarkan ikat pinggang dalam kenyamanan anggaran negara.

Maka, bagi setiap pejabat publik, pertanyaan paling jujur bukan lagi, “Berapa hak saya?”
Melainkan,
“Sudah sejauh mana saya layak menerima semua ini?”

Dan bagi rakyat biasa, tetaplah kuat. Sebab dari peluhmu, pejabat itu bisa tidur nyenyak—di atas kasur empuk, dalam kamar sunyi, jauh dari jeritan rakyat yang mereka wakili.***