Pemerintah Targetkan 300 Juta Dosis Vaksinasi Covid-19 Tercapai Akhir Tahun 2021

TITIKTEMU.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan cakupan vaksinasi nasional mencapai 300 juta dosis di penghujung tahun 2021. 

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan hal itu, dalam keterangan pers usai menghadiri Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), awal pekan ini.

Baca Juga: Beli Segera Pelatihanmu! Agar Saldo Prakerja Kamu Tidak Hangus.

Pemerintah terus mengakselerasi pelaksanaan vaksinasi nasional untuk segera mencapai kekebalan komunal atau herd immunity dalam menghadapi pandemi COVID-19.

“Dengan laju seperti ini, kita estimasi di akhir tahun akan bisa kita berikan 290-300 juta dosis. Untuk orangnya, dosis pertama bisa 168 juta, perkiraan kami 80 persen dari target, dan untuk lengkap dua dosis 124 juta orang atau 60 persen dari target populasinya,” ujar Menkes.

Baca Juga: Empat Pahlawan Nasional di Tahun 2021, Mulai Dari Tokoh Perfilman Nasional Hingga Pejuang Anti Penjajahan

Menurut data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga Senin (08/11/2021) pukul 18.00 WIB, capaian vaksinasi dosis pertama nasional sebesar 125,47 juta dosis atau 60,24 persen dari target, dan dosis kedua mencapai 79,34 juta dosis atau 38,10 persen.

“Kita menembus 200 juta itu di minggu lalu. Sudah 125 juta orang mendapat vaksinasi dosis pertama atau 60 persen dari target, dan 80 juta mendapatkan lengkap dosis kedua atau 38 persen dari target,” ujar Budi.

Baca Juga: Waduk Cengklik Park, Wisata Baru di Boyolali yang Wajib Dikunjungi

Menkes menyampaikan, terdapat sekitar 155 kabupaten/kota yang menunjukkan tren peningkatan kasus COVID-19.

“Ada beberapa kabupaten/kota di Jawa dan Bali dan juga ada yang di luar Jawa dan Bali, totalnya sekitar 155 yang sudah ada gejala kenaikan [kasus] walaupun masih sedikit dan masih terkontrol,” ujarnya.

Terdapat lima provinsi yang perlu diwaspadai peningkatan kasusnya, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan Timur.

“Kami, atas arahan Bapak Presiden diminta agar segera memperhatikan kabupaten/kota terutama di lima provinsi. Tadi (DKI) Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Kaltim, itu diminta oleh Bapak Presiden diperhatikan dan kalau ada kenaikan yang lebih cepat, itu harus segera ditangani,” kata Menkes.

Baca Juga: Dean Smith Menjadi Pelatih Kelima Liga Inggris yang Dipecat Klub