Fenomena Ratu MBG: Bisnis Dapur Gizi, Keuntungan Fantastis, dan Elit pun Menyingkirkan UMKM

Pertanyaannya, mengapa MBG justru diberikan untuk 82,5 juta anak sekolah, termasuk mereka yang tidak membutuhkan intervensi gizi?

Ditambah lagi, banyak laporan soal porsi makanan MBG yang tidak sesuai standar nutrisi, bahkan ada pejabat yang menganggap program ini tidak perlu melibatkan ahli gizi.

Konsistensi kualitas makanan dipertaruhkan pada skema program yang justru memberi ruang lebar bagi efisiensi berlebihan, rente, dan kolusi pemasok.

Di sinilah kritik paling besar mencuat: ketika beban anggaran negara sangat besar, apakah manfaatnya benar-benar tepat sasaran?

Baca Juga: Pemerintah Beri Insentif Guru dan Kader untuk Perkuat Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Siapa yang Diuntungkan?

Polemik seputar bisnis MBG menunjukkan satu pola besar: ketika sumber pendanaan publik bertemu sentralisasi kebijakan dan investasi swasta, potensi ketimpangan sangat besar.

Di satu sisi, program ini menyelamatkan banyak pengusaha besar dan aktor politik dengan keuntungan tinggi dan minim risiko. Di sisi lain, UMKM yang seharusnya berdaya malah sulit bersaing.

Sementara itu, rakyat tetap menjadi pihak yang paling banyak membayar—melalui pajak, tanpa kepastian bahwa anak-anak mendapatkan makanan berkualitas.

Diskusi publik pun mengarah pada satu refleksi tajam: apakah program ini benar-benar soal gizi, atau sebenarnya instrumen ekonomi dan politik?

Sebagus apa pun narasinya, ketika akses layanan mengutamakan pemilik modal dan elit kekuasaan, maka kesan yang muncul MBG telah menjadi proyek “bancakan nasional”, dari elit, oleh elit, untuk keuntungan elit.

Sementara itu, rakyat hanya bisa berharap bahwa kualitas gizi anak benar-benar menjadi prioritas, bukan sekadar latar bagi permainan bisnis raksasa.***