'PRESIDEN BUKAN PETUGAS PARTAI' Oleh: Denny JA

PRESIDEN BUKAN PETUGAS PARTAI

Oleh: Denny JA

Mayoritas publik tidak setuju dengan prinsip Presiden sebagai petugas partai.

Kita mulai dulu dengan data. Ini survei LSI Denny JA, bulan Agustus 2023. Sebanyak 16,8% saja yang menyatakan setuju presiden sebagai petugas partai.

Tapi majoritas sebesar 71,6% menyatakan: “kami tidak setuju dengan prinsip presiden sebagai petugas partai.

Baca Juga: Ganjar Ditugaskan sebagai Capres dari PDIP, Megawati Beri Mandat Puan Maharani untuk Pemenangan Pilpres

Pertanyaannya: Why? Mengapa? Mengapa mereka tidak setuju?

Sederhana saja alasannya. Mereka berbondong-bondong datang ke TPS memilih seorang presiden. Bagi mereka presiden akan bekerja untuk kepentingan mereka, untuk kesejahteraan mereka, untuk prinsip keadilan yang mereka inginkan, bukan bekerja untuk kepentingan partai !

Katakanlah kata “Petugas.” ingin disebut di sini, maka presiden itu lebih tepat dikatakan “presiden petugas rakyat,” atau “presiden petugas konstitusi.”

Baca Juga: Menurut Survei LSI, Erick Kerek Elektabilitas Capres

Di konstitusi kita tak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa presiden bertanggung-jawab kepada partai.

Memang benar Presiden itu diusulkan oleh partai. Tapi semua kebijakannya, semua pandangannya, tak harus disetujui dulu oleh partainya.

Batas kerja seorang presiden hanyalah konstitusi dan undang-undang yang berlaku, bukan kehendak partainya.

Baca Juga: PILPRES 2024: Komposisi Kekuatan Parpol dan Gerilya Membentuk Koalisi untuk Penuhi Presidential Treshold