ISI Bahas Autonomi Strategis hingga Gaza: Dari Diplomasi Keras ke Modernisasi Pertahanan RI

Pembukaan UUD 1945 secara tegas menyatakan komitmen Indonesia untuk ikut serta menghapus penjajahan di atas dunia. Keanggotaan di BoP dinilai sebagai langkah konkret menjalankan mandat tersebut.

Kedua, kebuntuan diplomasi global.

Sejak 1965, lebih dari seratus resolusi PBB belum mampu menghadirkan perdamaian nyata bagi Palestina. BoP dipandang sebagai terobosan alternatif dalam mendorong solusi dua negara (two-state solution).

Ketiga, urgensi kemanusiaan.

Krisis di Gaza membutuhkan langkah cepat dan nyata. Komitmen Indonesia diperkuat dengan pengiriman 8.000 personel dalam misi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), di mana Indonesia dipercaya sebagai Wakil Komandan Operasi.

Baca Juga: Tragis di Ruang Sidang UIN Suska: Cinta Ditolak Berujung Pembacokan, Pelaku Terancam 12 Tahun Penjara

Transformasi Pertahanan dan Budaya Maritim

Di dalam negeri, ISI menekankan pentingnya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Penguatan ini diarahkan untuk menjaga kedaulatan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kawasan Natuna, yang kerap menjadi titik sensitif dalam dinamika Indo-Pasifik.

Selain itu, pengembangan Batalyon Teritorial Penyangga (BTP) berbasis Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) menjadi bagian dari strategi jangka panjang.

Konsep ini tidak hanya berbicara soal militer, tetapi juga kesiapan logistik daerah—mulai dari sektor kesehatan hingga ketahanan pangan.

Strategi Ekonomi di Tengah Rivalitas Global

Tak kalah penting, forum ini juga menyoroti dimensi ekonomi strategis.

Perjanjian Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat berhasil mengamankan tarif 0% untuk 1.819 pos tarif produk unggulan nasional.

Diversifikasi mitra dagang serta penguatan industri pertahanan melalui skema Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi langkah untuk menghindari ketergantungan pada satu pemasok.