Mobil Dinas Rp 8,5 Miliar Tuai Sorotan: DPR Minta Gubernur Kaltim Lebih Peka pada Kondisi Rakyat

TITIKTEMU.CO - Rencana pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp 8,5 miliar tengah menjadi sorotan publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, secara terbuka meminta agar anggaran tersebut ditinjau ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

Menurut Dede Yusuf, aturan dalam Permendagri memang tidak mengatur batas harga kendaraan dinas secara nominal. Regulasi tersebut hanya mengatur spesifikasi kapasitas mesin atau cc kendaraan. Artinya, secara administratif, pengadaan kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu tidak melanggar aturan, selama sesuai kebutuhan jabatan.

Namun, Dede menekankan bahwa kebijakan publik tidak semata-mata soal kepatuhan pada regulasi tertulis. Lebih dari itu, ada aspek empati dan sensitivitas sosial yang harus menjadi pertimbangan utama seorang kepala daerah. Ia mengingatkan agar setiap keputusan anggaran tetap berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Ia mencontohkan beberapa daerah dengan kondisi geografis ekstrem, seperti wilayah pegunungan di Papua, yang memang membutuhkan kendaraan taktis dengan spesifikasi khusus. Dalam konteks tersebut, kendaraan berperforma tinggi menjadi kebutuhan operasional, bukan sekadar simbol fasilitas.

Meski begitu, Dede Yusuf menilai masih banyak pilihan kendaraan berkapasitas 3.000 cc yang tersedia di pasaran dengan harga lebih rasional. Karena itu, ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kaltim membuka ruang konsultasi dengan DPRD maupun Kementerian Dalam Negeri sebelum memutuskan pembelian.

“Sebagai kepala daerah, penting untuk membaca situasi ekonomi masyarakat. Jangan sampai kebijakan anggaran justru melukai hati rakyat,” kira-kira menjadi pesan utama yang ingin ia sampaikan.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memberikan penjelasan bahwa pengadaan mobil dinas tersebut telah melalui pertimbangan matang. Ia menegaskan pembelian dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan bertujuan menjaga marwah serta representasi daerah.

Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, turut menjelaskan bahwa kendaraan operasional tersebut dirancang untuk menunjang efektivitas kerja gubernur. Mengingat karakteristik wilayah Kaltim yang luas dan memiliki medan berat, kendaraan dinas harus mampu menjangkau daerah pelosok dengan aman dan andal.

Sebagai contoh, kunjungan gubernur ke wilayah seperti Bongan memerlukan kendaraan dengan performa tinggi agar dapat melewati infrastruktur jalan yang belum sepenuhnya memadai.

Pemerintah daerah beralasan bahwa mobil dinas bukan sekadar fasilitas, tetapi alat kerja untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.

Perdebatan ini mencerminkan dilema klasik dalam tata kelola pemerintahan daerah: antara kebutuhan operasional pejabat publik dan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat.