ISI Bahas Autonomi Strategis hingga Gaza: Dari Diplomasi Keras ke Modernisasi Pertahanan RI

TITIKTEMU.CO - Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI) menggelar Networking Iftar bersama jurnalis dan pimpinan redaksi media nasional di Jakarta.

Namun agenda ini bukan sekadar silaturahmi Ramadan.

Di balik suasana hangat buka puasa, forum tersebut menjadi ruang diskusi serius tentang arah kebijakan luar negeri, pertahanan, dan ekonomi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang makin kompleks.

Dalam forum itu, ISI menyoroti pergeseran tatanan dunia menuju realisme geopolitik.

Dunia yang semakin multipolar menuntut Indonesia memperkuat autonomi strategis demi menjaga kelangsungan negara atau state survival. Konsep ini menekankan kemampuan Indonesia untuk mengambil keputusan independen tanpa terjebak dalam dominasi kekuatan besar.

Baca Juga: Memasuki Hari ke-10 Puasa: Titik Balik sebelum Mesin Ibadah Ngebut—Amalan Apa yang Paling Layak Ditambah?

Dewan Penasihat ISI, Dr. Muhammad Hadianto, menegaskan bahwa diplomasi dan pertahanan adalah dua sisi mata uang yang tak terpisahkan.

Menurutnya, diplomasi tanpa dukungan kekuatan militer akan melemahkan posisi tawar Indonesia di panggung internasional.

Di tengah situasi global yang fluktuatif, aliansi memang menjadi kebutuhan. Namun, aliansi harus dibangun secara kontekstual dan tetap berpijak pada kepentingan nasional.

Peran Indonesia dalam Board of Peace (BoP)

Salah satu isu penting yang dibedah adalah keterlibatan Indonesia sebagai anggota pendiri Board of Peace (BoP), yang piagamnya ditandatangani di Davos pada Januari 2026.

Direktur Riset ISI, Dr. Ian Montratama, memaparkan tiga alasan utama di balik keputusan strategis tersebut.

Baca Juga: Spoiler One Piece 1175: Gear 5 Luffy Menggila, Loki Bangkit sebagai Nidhogg dan Imu Turun Tangan!

Pertama, amanat konstitusi.