Ramai-Ramai Bahas Tunjangan Perumahan DPRD: Seragam atau Sesuai Kondisi Daerah?

Baca Juga: Dari PHK ke Panggung Global: Pelajaran Perdagangan dan Wirausaha ala Sandiaga Uno di Tengah Gejolak Ekonomi Dunia

“Sedang dikaji bareng-bareng untuk mencari jalan terbaik, rencananya seragam supaya nggak beda-beda, Jabar segini, Banten segini, DKI segini,” ujar Baco di Balai Kota Jakarta, Jumat (19/9).

Meski begitu, ia mengakui belum bisa memastikan kapan kebijakan tersebut akan diambil. “Dikaji yang terbaik, karena di rezeki Dewan ada juga rezeki konstituen,” tambahnya.

Sorotan Publik dan Fakta Angka Tunjangan DPRD DKI

Besaran tunjangan rumah DPRD DKI Jakarta memang sering menuai kritik. Bahkan, pernah terjadi aksi protes warga terkait nominalnya yang fantastis.

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, pimpinan DPRD menerima tunjangan perumahan sebesar Rp78,8 juta per bulan (termasuk pajak).

Baca Juga: Presiden Prabowo Apresiasi Paviliun Indonesia Di Osaka Expo, Catat Komitmen Investasi USD 23,8M

Sedangkan anggota DPRD menerima Rp70,4 juta per bulan.

Ketentuan ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan serta Anggota DPRD, yang kemudian diatur lebih teknis melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 sebagai revisi dari Pergub Nomor 153 Tahun 2017.

Dalam aturan tersebut disebutkan, apabila pemerintah daerah tidak mampu menyediakan rumah jabatan bagi dewan, maka tunjangan diberikan dalam bentuk uang tunai setiap bulan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.***