Rencana Penghapusan Prodi Dinilai Berbahaya: Kampus Bisa Berubah Jadi “Pabrik Tenaga Kerja” Industri

photo author
Leihana, TitikTemu.co
- Rabu, 29 April 2026 | 20:15 WIB
Ilustrasi Rencana penghapusan prodi memicu kritik (Pinterest @facherita)
Ilustrasi Rencana penghapusan prodi memicu kritik (Pinterest @facherita)

TITIKTEMU.CO-Perdebatan mengenai masa depan pendidikan tinggi kembali menghangat setelah muncul wacana penghapusan sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan 2026 pada Kamis, 23 April 2026.

Sekilas, gagasan ini terdengar logis. Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki daya saing tinggi dan mampu terserap di dunia industri. Namun, di balik logika efisiensi tersebut, banyak kalangan menilai pendekatan ini berpotensi menyederhanakan makna pendidikan hanya sebagai alat memenuhi kebutuhan pasar kerja.

Sejak lama, perguruan tinggi dipandang bukan sekadar tempat menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Kampus adalah ruang pembentukan karakter, nalar kritis, serta tempat berkembangnya pemikiran yang kelak membentuk peradaban.

Baca Juga: Tragedi Kos Benhil: Lantai 4 Dikelilingi Kerangkeng, Kisah Dua ART yang Nekat Melompat

Ketika relevansi ilmu hanya diukur dari seberapa cepat industri menyerap lulusannya, muncul pertanyaan penting: apakah kampus masih menjadi tempat mencari kebenaran, atau justru berubah menjadi lini produksi tenaga kerja?

Pandangan yang terlalu berorientasi pada kebutuhan industri dianggap berisiko mereduksi nilai ilmu pengetahuan. Banyak disiplin ilmu yang secara ekonomi tidak langsung terlihat “menguntungkan”, tetapi justru memiliki kontribusi besar dalam perkembangan peradaban manusia.

Ambil contoh filsafat. Bidang ini mungkin tidak selalu menghasilkan produk industri, tetapi menjadi fondasi cara berpikir kritis yang mendasari hampir seluruh ilmu modern.

Begitu juga sastra yang membentuk kepekaan sosial dan memperkaya imajinasi kolektif masyarakat. Sementara itu, ilmu dasar seperti matematika murni atau fisika teoretis sering kali baru menemukan manfaat praktisnya puluhan tahun setelah konsepnya ditemukan.

Baca Juga: Megaproyek Rp532 Triliun Thailand Siap Saingi Selat Malaka, Jalur Baru Perdagangan Dunia?

Jika kebijakan pendidikan hanya menilai ilmu berdasarkan nilai ekonominya saat ini, ada risiko besar bahwa inovasi jangka panjang justru terhambat. Generasi muda mungkin menjadi sangat terampil secara teknis, tetapi miskin kemampuan berpikir mendalam dan kreativitas.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini memperlihatkan gejala komodifikasi pendidikan. Kampus perlahan dipandang seperti penyedia jasa bagi industri. Mahasiswa dianggap sebagai “produk”, kurikulum sebagai “alat produksi”, dan ilmu pengetahuan sebagai komoditas yang nilainya ditentukan oleh pasar.

Padahal, sebuah bangsa tidak hanya membutuhkan insinyur atau ekonom. Ia juga memerlukan pemikir, sejarawan, seniman, hingga ahli humaniora yang membantu menjaga identitas budaya dan moral masyarakat.

Tanpa mereka, kemajuan teknologi bisa saja terjadi, tetapi arah peradaban menjadi rapuh.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Redaksi TITIKTEMU

Sumber: Siaran Pers

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X