Selain itu, kritik juga muncul karena kebijakan ini dinilai salah mendiagnosis masalah. Pemerintah seolah menganggap ketidaksesuaian antara jurusan kuliah dan pekerjaan sebagai akibat dari terlalu banyak prodi yang tidak relevan.
Baca Juga: 8 Jam Menegangkan di Stasiun Bekasi Timur: Lokomotif Penabrak KRL Akhirnya Berhasil Dipisahkan
Faktanya, persoalan di lapangan jauh lebih kompleks. Banyak lulusan bekerja di bidang berbeda dari jurusannya bukan karena jurusan tersebut tidak berguna, melainkan karena kesempatan kerja yang tersedia terbatas. Artinya, masalah utama bukan pada jumlah lulusan, melainkan pada kurangnya lapangan kerja.
Menghapus prodi tidak otomatis menciptakan pekerjaan baru. Sebaliknya, langkah tersebut justru dapat mempersempit pilihan intelektual mahasiswa serta membatasi kebebasan akademik di kampus.
Alih-alih menutup program studi, beberapa solusi dinilai lebih konstruktif. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan sektor ekonomi baru seperti industri kreatif, riset, teknologi lokal, serta kebudayaan. Selain itu, kampus juga dapat diperkuat sebagai pusat inovasi dan kewirausahaan sehingga lulusan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja.
Pendekatan lain adalah mendorong kolaborasi lintas disiplin ilmu. Mahasiswa sastra, misalnya, dapat mempelajari keterampilan digital. Mahasiswa filsafat bisa berkontribusi dalam diskusi etika teknologi. Dengan cara ini, relevansi ilmu dapat dibangun melalui adaptasi, bukan penghapusan.
Pada akhirnya, perdebatan tentang penghapusan prodi bukan sekadar soal jurusan mana yang dianggap penting atau tidak. Isu ini menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar: untuk apa pendidikan tinggi diselenggarakan?
Jika pendidikan hanya bertujuan menghasilkan tenaga kerja bagi industri, maka makna pendidikan menjadi sangat sempit. Namun jika pendidikan dipahami sebagai proses memanusiakan manusia, membangun peradaban, dan mempersiapkan masa depan yang belum sepenuhnya bisa diprediksi, maka keberagaman ilmu justru menjadi kekuatan yang harus dijaga.
Karena itu, banyak pihak berharap kebijakan pendidikan nasional tetap mempertahankan ruang bagi berbagai disiplin ilmu. Sebab kemajuan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bekerja, tetapi juga oleh kemampuan berpikir, mencipta, dan memberi makna bagi dunia.***
Artikel Terkait
Tragedi Kos Benhil: Lantai 4 Dikelilingi Kerangkeng, Kisah Dua ART yang Nekat Melompat
Megaproyek Rp532 Triliun Thailand Siap Saingi Selat Malaka, Jalur Baru Perdagangan Dunia?
8 Jam Menegangkan di Stasiun Bekasi Timur: Lokomotif Penabrak KRL Akhirnya Berhasil Dipisahkan
Fanmeeting Kim Seonho di Jakarta Bikin Baper, Love Factory Penuh Gombalan Manis dan Momen Tak Terlupakan
Horor yang Menyindir Sistem, Ghost in the Cell Film Paling Gelap Joko Anwar Tahun Ini
9 Larangan di Masjid Nabawi untuk Jemaah Haji Indonesia: Dari Live Streaming hingga Merokok
Negosiasi Honor Jackie Chan dan Chris Tucker Masih Alot, Produksi Rush Hour 4 Tertunda
Colony, Film Zombie Terbaru Sutradara Yeon Sang Ho, Simak Sinopsisnya
The Furious, Film Aksi Kelas Dunia Joe Taslim dan Xie Miao, Ini Sinopsisnya
Daftar Film Bioskop Indonesia Mei 2026: Dari Aksi hingga Horor, Ini Jadwal Lengkapnya!