TITIKTEMU.CO - Langit Jakarta siang itu jadi saksi ribuan guru madrasah dari berbagai penjuru negeri yang menumpahkan kegelisahannya di depan Monas, Kamis 30 Oktober 2025.
Dengan wajah penuh lelah tapi hati menyala, mereka datang bukan untuk mencari sensasi, melainkan mencari kejelasan nasib, status, dan penghargaan atas dedikasi yang selama ini mereka beri.
Para pendidik ini menuntut keadilan, terutama bagi guru madrasah swasta yang hingga kini belum mendapat jatah pengangkatan sebagai ASN atau PPPK. Di tengah hiruk pikuk reformasi birokrasi, nama mereka seolah tak pernah masuk daftar prioritas.
Baca Juga: Saksi Kasus Kematian Prada Lucky, Prada Richard Ungkap Trauma dan Permintaan Dipindahkan dari Satuan
Titik Terakhir: Ketika Dialog Tak Lagi Didengar
Aksi ini bukan yang pertama. Menurut Ketua Umum PGMNI, Heri Purnama, langkah turun ke jalan adalah pilihan terakhir setelah berbagai upaya diplomasi gagal berbuah hasil.
“Kami sudah bertemu Komisi 8, Komisi 10 DPR RI, juga Kemenag dan MenPAN-RB. Tapi semuanya seperti jalan di tempat.
Ini titik terakhir kami,” ujar Heri dengan nada tegas tapi getir.
Ia menegaskan, guru madrasah selama ini tidak diberi kesempatan setara dalam seleksi ASN dan PPPK, padahal dasar hukumnya sama dengan guru di bawah Kemendikdasmen—yakni Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen.
“Kami juga lembaga pendidikan yang mengajar anak bangsa. Tapi kenapa perlakuannya berbeda?” tambahnya.
Baca Juga: Harga Emas Turun, Niat Beli Ikut Luntur: Antara Logam Mulia dan Logika Hati-Hati
Ketimpangan yang Nyata: Pendidikan Umum vs Madrasah
Isu kesetaraan kembali mencuat.
Para guru madrasah menilai bahwa pemerintah terlalu fokus pada sekolah umum, padahal jumlah madrasah swasta justru mendominasi di banyak daerah.
Artikel Terkait
Harga Emas Turun, Niat Beli Ikut Luntur: Antara Logam Mulia dan Logika Hati-Hati
Soft Life Movement: Ketika Generasi Muda Memilih Damai daripada Drama
Quarter Life Crisis dan Filosofi Hidup Santai: Belajar Stoik Tanpa Jadi Kaku
Saksi Kasus Kematian Prada Lucky, Prada Richard Ungkap Trauma dan Permintaan Dipindahkan dari Satuan
Ribuan Guru Madrasah Demo di Jakarta, Tuntut Pemerintah Beri Kuota ASN dan PPPK yang Adil
Pemerintah Siapkan 240 Ribu Hektare Lahan untuk Produksi Bioetanol Nasional, Target Kurangi Impor BBM pada 2027
Ekonom Desak KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh, Soroti Keterlibatan Pejabat dan Klaim ‘Proyek Busuk’
Ratusan Siswa di Gunungkidul Diduga Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, Bupati Turun Tangan Tinjau Dapur Sekolah
Ekonom Anthony Budiawan Sebut Ada Pemufakatan Jahat dan Dugaan Mark Up di Proyek Kereta Cepat Whoosh
Kelebihan Uang Lelang di Pegadaian: Cara Klaim dan Syarat Pengambilan Terbaru 2025