Ekonom Anthony Budiawan Sebut Ada Pemufakatan Jahat dan Dugaan Mark Up di Proyek Kereta Cepat Whoosh

TITIKTEMU.CO - Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, menuding adanya pemufakatan jahat di balik proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau yang dikenal dengan Whoosh. Ia menilai proyek tersebut sarat kejanggalan, mulai dari proses tender hingga pembengkakan biaya yang signifikan.

Perbedaan Nilai Proyek Antara Jepang dan China

Dalam penjelasannya, Anthony menyebut bahwa penawaran awal Jepang dan China untuk proyek kereta cepat memiliki selisih yang cukup besar.

Jepang menawarkan nilai proyek sebesar 6,2 miliar dolar AS,

Sedangkan China menawarkan 5,5 miliar dolar AS, yang kemudian meningkat menjadi 6,07 miliar dolar AS — atau selisih sekitar 570 juta dolar AS.

Namun, biaya tersebut kembali membengkak setelah adanya cost overrun sebesar 1,2 miliar dolar AS, sehingga total nilai proyek meningkat menjadi 7,27 miliar dolar AS.

Baca Juga: Ratusan Siswa di Gunungkidul Diduga Keracunan Program Makan Bergizi Gratis, Bupati Turun Tangan Tinjau Dapur Sekolah

“Dari yang seharusnya 6,07 miliar dolar, naik jadi 7,27 miliar dolar AS. Ini pembengkakan yang besar dan merugikan keuangan negara,” ujar Anthony dalam podcast Obrolan Waras di kanal YouTube Bambang Widjojanto, Kamis (30/10/2025).

Bunga Pinjaman China Lebih Tinggi 20 Kali Lipat dari Jepang

Anthony juga menyoroti perbedaan suku bunga pinjaman antara penawaran Jepang dan China.

Menurutnya, Jepang menawarkan bunga 0,1 persen per tahun, sedangkan China menawarkan bunga 2 persen per tahun untuk 75 persen dari nilai proyek yang bersumber dari pinjaman.

“China menawarkan bunga 20 kali lebih tinggi dari Jepang. Dari 75 persen nilai proyek itu saja, bunganya mencapai 2 persen per tahun,” ungkap Anthony.

Ia menghitung, dengan cost overrun 1,2 miliar dolar AS, berarti ada tambahan pinjaman sekitar 900 juta dolar AS dengan bunga mencapai 3,4 persen per tahun.

Totalnya, kata Anthony, proyek tersebut membuat Indonesia harus menanggung beban biaya hingga 4,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp75 triliun selama masa konsesi dan pelunasan.