DAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PUN DIANGKAT MENJADI MENTERI

Mungkinkah suatu hari AI duduk sebagai presiden?

Secara teknis, mungkin. AI mampu mengolah jutaan data sosial-ekonomi, mendengar aspirasi rakyat 24 jam, dan bekerja tanpa lelah.

Namun presiden bukan hanya pengambil keputusan rasional. Ia simbol emosi kolektif, pemersatu bangsa, sekaligus penjaga nilai.

Ketika rakyat berduka, presiden yang baik hadir bukan dengan data, melainkan dengan pelukan.

AI bisa presiden yang efektif, tapi belum tentu manusiawi. Dan justru kemanusiaan—dengan segala kelemahan dan kebesaran hati—yang membuat kepemimpinan itu bermakna.

Baca Juga: Krisis BBM di SPBU Swasta: Shell dan BP-AKR Kehabisan Stok, Pemerintah Tambah Kuota Impor

Bayangkan alun-alun Tirana pada malam peluncuran e-Albania. Layar besar menampilkan wajah digital, ribuan orang menatap dengan campuran kagum dan ragu.

Seorang ibu tua berbisik pada cucunya: “Dulu pejabat selalu datang minta suap. Sekarang yang datang hanyalah cahaya.”

Apakah itu pertanda kebebasan baru, atau penjara digital yang halus?

Hanya waktu yang menjawab. Namun satu hal pasti: Albania tercatat sebagai negeri pertama yang mencoba menjahit luka korupsi dengan benang algoritma.

Jika hari ini Diella menjadi menteri, besok mungkin ia duduk di kursi presiden. Dan siapa yang tahu? Kelak mesin bisa menjadi hakim agung, filsuf bangsa, bahkan penulis kitab suci baru zaman modern.

Namun pengalaman global menunjukkan, AI dalam birokrasi hanya efektif bila disertai mekanisme audit manusia, keterbukaan kode algoritma, dan partisipasi publik.

Tanpa itu, lahir rezim teknokrasi baru: transparan di permukaan, gelap di ruang server.

Pertanyaannya bukan lagi apakah mesin bisa memimpin. Pertanyaannya: apakah kita, manusia, siap dipimpin oleh sesuatu yang tak punya air mata?*