Syarief Hasan: Klaim Data Penundaan Pemilu versi Luhut Beda Jauh dengan Aspirasi Masyarakat!

TITIKTEMU.CO JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan klaim data dukungan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Pasalnya, klaim data tersebut berbeda jauh dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang diserap Syarief Hasan setiap kali melakukan kunjungan maupun sosialisasi ke daerah-daerah.

Baca Juga: Temani Jokowi Berkemah di IKN, Bamsoet: Alhamdulillah, Udaranya Sejuk Kalau Malam Pak Presiden...

Baca Juga: Presiden Jokowi Bermalam di Area Perkemahan IKN, Ini Harapan Tokoh Adat Terhadap SDM Kalimantan

Menurut Syarief Hasan, klaim dukungan penundaan Pemilu 2024 tersebut harus dibuka kepada masyarakat.

“Menko Marves membuat klaim dengan menyebut ada 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu. Klaim ini tentu berbahaya, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan jauh berbeda dengan aspirasi masyarakat sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh Menko Marves.”, ungkap Syarief Hasan seperti dilansir TITIKTEMU.CO dari laman MPR RI.

Baca Juga: INFO LOKER : 73 Posisi Lowongan Kerja di Vidio, Mulai dari Copy Writer Hingga GM – Media. Cusss….

Hasil survei yang menggunakan metode secara ilmiah, tambah Syarief, malah menunjukkan perbedaan dengan klaim sepihak Menko Marves.

Diantaranya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis data pada Kamis (3/3) menyebutkan lebih dari 70% responden menolak penundaan Pemilu, baik dengan alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun alasan pembangunan IKN.

Secara terpisah, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga merilis data yang menyebutkan sebanyak 68,1% responden menolak usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden.

Baca Juga: Crystal Palace 0-0 Manchester City, Tahta City di Liga Premier Inggris Terancam oleh Liverpool

Hasil survey Lembaga Y-Publica juga merilis data pada hari yang sama dan menyebutkan sebanyak 81,5% menginginkan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal atau tidak ditunda.

Anggota Majelis Tinggi  Partai Demokrat ini juga menolak dengan tegas penundaan Pemilihan Umum 2024.

“Penundaan pemilu 2024 akan merusak iklim demokrasi yang telah dibangun dengan baik di Indonesia dan bertentangan dengan ketetapan di dalam UUD 1945. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak," ungkap Syarief.