Baru Jadi Menteri, Natalius Pigai Minta Dana Triliunan, Ternyata Ini Yang Akan Dilakukannya Untuk Pembangunan HAM di Indonesia

TITIKTEMU.CO - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai kembali menyita perhatian publik usai mengajukan anggaran sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai di kementeriannya.

Pigai mengungkap permintaan itu saat menggelar rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Jakarta pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menilai, anggaran yang diajukan Menteri HAM RI itu sebagai bagian dari proses membangun citra HAM di Indonesia.

Baca Juga: Benarkah Pindad MV3 Garuda Hanya Ganti Bodi Mobil dari SUV Rexton Summit Asal Korea Selatan?

Namun, Willy mengklaim pihaknya akan mendalami lebih lanjut keinginan Pigai yang meminta anggaran mencapai triliunan rupiah itu.

"Tinggal bagaimana yang dimaksud oleh Menteri Pigai ini, untuk kebutuhan beliau itu apa, itu belum kami dalami," ujar Willy di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Di sisi lain, Ketua Komisi XIII DPR RI itu mengingatkan era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memang mengedepankan soal hak asasi manusia.

"Prabowo mencanangkan (program) ‘Makan Bergizi’, itu HAM. Di dalam konstitusi kita, UUD 1945 kita, 20 persen itu untuk pendidikan, itu HAM," tegasnya.

Baca Juga: Segera Atur Agendamu! SKB 3 Menteri Tetapkan Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025, Berikut Daftar Lengkapnya

Lantas, apa sebenarnya yang menjadi fokus Pigai terkait pengajuan penambahan anggaran untuk kementerian HAM? Berikut ini ulasan selengkapnya:

Minta Rp1 Triliun untuk Pegawai Kementerian HAM

Menteri HAM RI menyebut adanya kebutuhan dana sebesar Rp1 triliun untuk gaji dan tunjangan para pegawai kementeriannya.

Pigai mengungkap, KemenHAM membutuhkan penambahan pegawai dari yang awalnya 378 orang, menjadi 2.544 orang.

"Kalau saya punya staf 2.544 orang, maka hanya untuk gaji dan tunjangan itu membutuhkan lebih dari Rp1 triliun," ujar Pigai dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2024.

Baca Juga: Bantuan Uang Tunai dari Pemerintah untuk Pemegang Kartu BPJS Kesehatan: Hoax atau Fakta?