TITIKTEMU.CO – Tanggal 13 Februari 1755 mengubah wajah politik dan sejarah Kerajaan Mataram. Melalui Perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram terpecah menjadi dua: Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.
Inilah perjanjian yang menyimpan banyak kisah intrik, perebutan takhta, dan politik licik sekaligus licin dari Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC), Perusahaan Hindia Timur Belanda.
Bagi Belanda, Perjanjian Giyanti memberikan banyak keuntungan. Pasalnya, setelah perjanjian itu, Tanah Jawa sepenuhnya berada di bawah pengaruh VOC hingga dua abad kemudian.
Baca Juga: Paku Buwono XIII Wafat, Keraton Yogyakarta Hentikan Suara Gamelan hingga Pemakaman Selesai
Pertikaian Keluarga Mataram
Perpecahan besar ini berawal dari kisruh internal keluarga kerajaan Mataram yang diwarisi Kasunanan Surakarta. Tiga tokoh saling berebut pengaruh untuk tahta.
Ketihanya adalah Susuhunan Pakubuwana II, Pangeran Mangkubumi, dan Raden Mas Said, tiga sosok yang masih terikat hubungan darah, namun terpecah karena ambisi dan politik Belanda.
Pakubuwana II dan Pangeran Mangkubumi adalah kakak-beradik, putra dari Amangkurat IV, Raja Keraton Kartasura sebelum pindah ke Sala (Surakarta). Sedangkan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa keponakan mereka.
Mas Said merasa memiliki hak atas takhta karena ayahnya, Pangeran Arya Mangkunegara, merupakan putra sulung Amangkurat IV. Namun, tahta yang seharus untuk Mas Said dipotong VOC.
Perusahaan dagang itu lebih mendukung adik Pangeran Arya Mangkunegara, Pangeran Prabasuyasa, untuk naik tahta menjadi Pakubuwana II.
Kekecewaan Raden Mas Said berubah menjadi perlawanan bersenjata terhadap VOC dan pamannya sendiri. Sekaligus, dia meluapkan dendam sang ayah yang diasingkan ke Sri Lanka karena menentang Belanda.
Di sisi lain, Pangeran Mangkubumi yang juga merasa menjadi pewaris, juga kecewa. Adik Pakubuwana II itu juga merasa berhak atas takhta yang sama.
Baca Juga: Mengenal Makam Imogiri, Peristirahatan Terakhir Raja-raja Mataram Islam Sejak Sultan Agung