Ini Dia Sosok Dosen UGM Selalu Konsisten Menyuarakan Gerakan Anti Korupsi

photo author
AB Soleh, TitikTemu.co
- Kamis, 13 Februari 2025 | 16:00 WIB
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM),  Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D.,  (UGM)
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Pradiptyo, S.E., M.Sc., Ph.D., (UGM)

Gerakan ini sebagai bentuk pengingat bagi pemerintah yang dinilai telah menyimpang dari koridor etik dan demokrasi. Petisi inipun diikuti oleh petisi-petisi serupa oleh para akademisi di berbagai universitas di Indonesia.

“Tentu kita masih ingat di tanggal 12 Maret 2024, Kampus Menggugat. Para akademisi dan alumni UGM mendeklarasikan diri di  Balairung UGM. Kemudian dalam peringatan Hari Kartini, 21 April 2024, kembali ada gerakan Kampus Menggugat. Pernyataan sikap di Balairung UGM  untuk menyerukan penegakkan nilai-nilai etika dalam berbangsa dan bernegara”, terangnya.

Rimawan pantang menyerah, ia terus menyoroti permasalahan pelanggaran konstitusi yang tidak lagi hanya berada pada level undang-undang, tetapi langsung menyentuh konstitusi sebagai roh dalam bernegara.

Ia selalu mengingatkan bahwa konstitusi adalah landasan utama dan perubahan terhadapnya tidak boleh dilakukan secara serampangan hanya untuk memenuhi kepentingan segelintir pihak. “Jika sebagai akademisi kita diam saat negara dalam kondisi genting, jangan-jangan ketika negara diinvasi negara lain pun kita tidak akan bergerak,” jelasnya.

Ia menandaskan soal peran penting akademisi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Amanah konstitusi yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak berarti hanya membuat masyarakat pandai, tetapi juga berintegritas. “Akademisi boleh salah, tetapi harus tetap jujur.

Posisi UGM sebagai universitas perjuangan harus terus melakukan reposisi, mengkritik kebijakan yang salah, dan mendukung kebijakan yang benar,” ungkapnya.

Tak lelah pula ia selalu mengingatkan pentingnya reformasi yang berkelanjutan. Ia mengajak para akademisi untuk terus memaparkan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan menjadi garda terdepan dalam menjaga demokrasi. “Kritik adalah bagian dari demokrasi, dan akademisi memiliki tanggung jawab besar untuk menyuarakan kebenaran demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.***

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: AB Soleh

Sumber: UGM

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X