Semuanya seperti tak terkontrol. Seolah-olah tidak ada hukum dan otoritas yang bisa mengontrolnya. Kabar bohong merajalela tanpa halangan di jejaring media sosial. Ujaran kebencian bertebaran di mana-mana; membuat kita sesak bernapas.

Baca Juga: Petisi PCR di Change.org Dapat Dukungan Luas, Jubir Satgas Covid-19: Kebijakan Masa Pandemi Dinamis

Memang, kita harus menentang—mungkin bahasa tegasnya, melawan—siapa saja yang menggunakan tangan-tangan hukum untuk membungkam kritik; kritik yang sebenar-benarnya, bukan kritik sebagai jaket atau mantel atau jubah untuk mendiskreditkan pemerintah atau penguasa.

Sebaliknya, kita pun harus mendukung tindakan hukum terhadap mereka yang jelas-jelas melanggar hukum dengan dalih mengkritik pemerintah, penguasa.

Itulah hakikat demokrasi. Demokrasi adalah sikap hidup orang perorangan dalam masyarakat. Artinya, di situ ada sikap dan rasa tenggang rasa; tidak bisa bebas sebebas-bebasnya, semaunya sendiri. Semua ada paugerannya, ada batasnya.

Baca Juga: Hasil Otopsi: Kematian Mahasiswa UNS Akibat Benda Tumpul!

Dalam rumusan lain, pemerintah tidak boleh otoriter, demikian pula oposisi. Selalu merasa benar, meski jelas-jelas melakukan tindakan yang tidak benar ialah bentuk otoritarianisme.

Di sisi lain, menyampaikan kritik dengan cara yang benar adalah jiwa demokrat. Itulah yang harus ditumbuh-kembangkan.

III

Dalam kisah yang dituturkan Kahlil Gibran, raja sangat paham bahwa kekuasaan yang ada pada dirinya bukan milik dia sepenuhnya. Kata Raja, “Kalian sendiri adalah raja. Ketika kalian  menganggap saya penguasa yang lemah dan salah, kalian sendiri lemah dan sesat.”

Raja paham bahwa kekuasaan bukan hanya bicara tentang daya paksa dan pengekangan yang menempatkan sekelompok orang di bawah yang lain (subordinasi).

Namun, kekuasaan menghasilkan dan memampukan terjadinya tindakan politis dan relasi sosial.

Baca Juga: 7 Channel Humor Asli Solo di YouTube, Dijamin Ngakak  

Pendek kata, politik tidak hanya membatasi dan mengekang. Namun, politik juga memberdayakan (Chris Barker, 2014).

Jadi, politik adalah aktivitas pokok dalam menghasilkan, mengatur, mereproduksi, dan mengubah tatanan sosial dan kultural macam apa pun.

Tentu, menjadi lebih baik. Karena tujuan politik adalah bonum commune, kemaslahatan, kemakmuran bersama, bukannya “pertunjukkan kekuasaan.”