MAKAN SIANG YANG RUWET, Oleh: Riant Nugroho

Baca Juga: Kemenkes Akan Izinkan Mahasiswa PPDS Praktik Sebagai Dokter Umum

Sejak 2003, sekolah-sekolah negeri di Jembrana membiasakan untuk memberi makan siang kepada siswanya. Program makan siang gratis tidak menggunakan APBD, apalagi APBN. Para orang tua yang mampu menyumbang beras, lauk, bumbu, dan/atau uang. Orang tua yang tidak mampu, menyumbangkan tenaga, bergotong royong ala Bali memasak di dapur sekolah.

Pada saat istirahat siang, mereka maka bersama di aula. Jika sebelumnya ada kesenjangan, ada yang makan daging, telor, tempe, dan ada yang sayur saja, maka kemudian semua makan dengan lauk yang sama. Kebersamaan dimulai di sekolah.

Jadi, sebenarnya, Indonesia sudah pernah mempunyai kebijakan atau program makan siang gratis sekitar dua puluh tahun yang lalu, dengan pendekatan budaya Indonesia, yaitu gotong royong, sehingga tidak membebani pemerintah.

Baca Juga: Usai Viral Dugaan Kekerasan di OCI Taman Safari, Mantan Pawang Gajah OCI Buka Suara

Jadi, duapuluh tahun yang lalu kita menggunakan pendekatan gotong royong, hari ini kita cenderung menggunakan pendekatan teknokratis, semuanya berbasis proyek yang dibiayai pemerintah. Konsep kebijakannya adalah berapa jumlah yang hendak diberi makan kali harga makanan kali jumlah pemberian. Ketemu angkanya. Kebijakan kalkulatif. Ada baiknya, sejak awal dikembangkan kebijakan kombinasi, dengan mendayagunakan pengalaman keberhasilan di masa lalu, dengan satu tujuan: kebijakan MBG semakin berhasil.

Kebijakan berbasis proyek murni punya satu kelemahan: menjadi incaran para perantara, pengambil fee, dan sejenisnya. Ada pula kecenderungan menjadi kebijakan yang vendor driven. Salah satu jenis kebijakan yang paling rawan dengan fraud. Terlebih, pertanggung-jawabannya teramasuk tidak mudah. Pembelian barang dan jasa masih ada jejaknya, tetapi pembelian makanan selain kuitansi, jejaknya tidak dapat dilacak. Sudah masuk perut, dan seterusnya.

Baca Juga: Rekomendasi 4 Beasiswa Mahasiswa Baru 2025: Dapat Bantuan Hingga Lulus Kuliah!

Seni Implementasi

Apa yang dapat dilakukan? Pada saat dialog di TVRI bersama Kepala Badan Gizi Nasional, beberapa waktu lalu, saya kemukakan agar kebijakan ini dibuat asimetris secara kawasan atau spasial.

Pertama, kawasan yang memang tidak mampu, terutama kawasan yang miskin, tertinggal, terluar, dan terstunting. Pada kawasan ini, anggaran dibantu secara penuh oleh Negara.

Ada kawasan yang masyarakatnya mampu, sehingga dapat dilakukan kolaborasi antara masyarakat, termasuk bisnis, dengan Pemerintah. Pemberi dukungan MBG dari masyarakat dapat mendapatkan insentif fiskal yang pantas atau insentif non-moneter lain, sebagai insentif.

Baca Juga: Kemenkes Akan Izinkan Mahasiswa PPDS Praktik Sebagai Dokter Umum

Namun, pada kawasan kaya, atau sangat mampu, Negara tidak perlu ikut campur, kecuali hanya menjadi mitra dialog jika diperlukan. Dari sini saja, diperkirakan biaya yang ditanggung APBN bakal terkurangi setidaknya sepertiga dari keseluruhan. Tentu saja, gagasan tersebut tidak menarik untuk direspon, hingga saat ini.

Selain itu, dalam ilmu kebijakan publik yang saya ajarkan, keberhasilan kebijakan mendukung sampai 60% kebijakan, sisanya rumusan kebijakan, atau “dasar hukum”nya, dan 20% sisanya di pengendalian. Dengan demikian, kekurangan terkuat dari implementasi MBG adalah manajemen dan tata kelolanya.

Kasus di Kalibata, di mana ada “perantara” antara MBG dan mitra Dapur MBG, menyisakan agenda bahwa manajemen dan tata kelolanya perlu diperingkas, tanpa perantara, yang berpotensi menghadirkan konflik da ketidakpercayaan baru dari publik.