Pada September 2025, bentrokan kembali pecah di kawasan Buttu Pangaturan, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun.
Bentrok antara PT TPL dan masyarakat adat Nagori Sihaporas kelompok Lamtoras ini mengakibatkan puluhan warga mengalami luka-luka.
Polisi menyebut konflik di wilayah tersebut telah berlangsung sejak 2015 dan belum pernah benar-benar diselesaikan. Kedua pihak sama-sama mengklaim lahan yang sama.
Aparat akhirnya meminta seluruh aktivitas dihentikan sementara untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Aksi Besar Menuntut Penutupan TPL
Puncak tekanan publik terjadi pada November 2025. Ribuan massa dari Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatra Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumut.
Massa menuntut agar Gubernur Sumut merekomendasikan penutupan PT TPL. Mereka menilai perusahaan itu telah menimbulkan konflik berkepanjangan, trauma warga, serta kerusakan lingkungan.
Sorotan yang terus membesar membuat Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Kehutanan untuk melakukan audit dan evaluasi total terhadap PT Toba Pulp Lestari.
Menhut Raja Juli Antoni pemerintah membuka opsi pencabutan atau pengurangan luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) jika ditemukan pelanggaran.
Baca Juga: Bupati Samosir Imbau Warga Tolak Bantuan dari Toba Pulp Lestari
Klaim PT Toba Pulp Lestari
Manajemen PT Toba Pulp Lestari menegaskan seluruh operasional perusahaan telah sesuai izin dan ketentuan yang berlaku.
Dari total konsesi sekitar 167.912 hektare, perusahaan hanya mengembangkan 46.000 hektare untuk tanaman eucalyptus, sementara sisanya menjadi kawasan lindung dan konservasi.
Perusahaan juga menyebut telah menjalani penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga.
Meski demikian, panjangnya daftar konflik membuat publik menanti hasil audit pemerintah sebagai penentu masa depan PT Toba Pulp Lestari di Sumatra Utara.***