Menurut Desi, ada tiga persoalan etis dalam fenomena ini. Pertama, menghambat efektivitas pertolongan. Pasalnya, kedatangan pejabat biasanya membawa protokol panjang.
Kedua, pejabat kerap menciptakan ketimpangan relasi yang tidak manusiawi, seperti korban yang masih trauma dijadikan latar foto.
Ketiga, pejabat menurunkan kualitas pertanggungjawaban publik karena kerja nyata tenggelam oleh pertunjukan visual.
“Pemimpin sejati tidak butuh kamera untuk menunjukkan kepeduliannya. Sebab warga perlu keputusan cepat, bukan pose dengan sepatu boots baru,” kata Desi.
Baca Juga: Kontroversi Umrah Bupati Aceh Selatan: Kepala Daerah itu Tak Tergantikan Saat Bencana
Perilaku Nirempati dan Dark Triad
Fenomena pejabat yang memanfaatkan bencana, menurut psikolog Danti Wulan Manunggal, dapat dikategorikan sebagai perilaku nir-empati.
Perilaku semacam ini biasanya berkaitan dengan sifat-sifat dalam Dark Triad Personality: narsisme, machiavellianisme, dan psikopat subklinis.
“Mereka mungkin paham secara logika bahwa warga sedang menderita. Tapi mereka tidak merasakan penderitaan itu,” ujar Danti. “Korban bencana bagi mereka hanyalah properti foto.”
Danti menjelaskan narsisme terlihat dari kebutuhan pejabat untuk terus dikagumi dan terlihat sedang bekerja. Machiavellianisme terlihat dari cara mereka menghitung keuntungan politik dari setiap foto dan video.
Sementara itu, psikopat subklinis muncul dari ketidakpekaan terhadap penderitaan di depan mata. Mereka tetap tersenyum lebar di depan kamera, meskipun latar belakangnya adalah rumah yang hancur.
Fenomena ini, lanjut Danti, diperparah oleh budaya politik Indonesia yang menilai kerja pejabat berdasarkan viralitas, bukan kinerja.
Bahkan, banyak pejabat dikelilingi tim yang mendorong mereka tampil dramatis demi meraih simpati publik.
“Ini bentuk kekerasan simbolik terhadap korban,” katanya. “Sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu dijadikan tontonan.”