Kontroversi Umrah Bupati Aceh Selatan:  Kepala Daerah itu Tak Tergantikan Saat Bencana 

photo author
Ken Maesa Pamenang, TitikTemu.co
- Rabu, 10 Desember 2025 | 08:58 WIB
Kontroversi Umrah Bupati Aceh Selatan. (Instagram)
Kontroversi Umrah Bupati Aceh Selatan. (Instagram)

TITIKTEMU.CO - Keputusan Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS, yang pergi umrah saat wilayahnya dalam status tanggap darurat bencana memicu kritik luas.

Banyak yang menilai peristiwa ini bukan hanya soal tidak adanya izin dari Gubernur Aehy, tapi lebih ke masalah etika, empati, hingga integritas seorang pemimpin di tengah situasi genting.

Kontroversi Bupati Aceh Selatan Mirwan tersebut kini menjadi sorotan nasional dan membuka kembali diskusi besar mengenai kualitas kepemimpinan daerah di Indonesia.

Baca Juga: Umrah Saat Banjir, Bupati Aceh Selatan Dicopot sebagai Ketua DPC Gerindra   

Kontroversi muncul ketika di tengah banjir bandang dan longsor yang menerjang Aceh Selatan akhir November 2025, Mirwan memilih berangkat umrah bersama istrinya pada 2 Desember 2025.

Padahal, pada saat yang sama ribuan warga harus mengungsi, puluhan fasilitas publik mengalami kerusakan, dan ratusan  warga lainnya hilang dan meninggal.

Tak pelak, kepergiannya tidak hanya mengagetkan publik, tapi juga menyulut kritik dan teguran dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, akademisi, hingga analis politik.

Baca Juga: Donasi Mengalir untuk Sumatera-Aceh, Tapi Distribusi Tidak Pernah Mudah 

Izin Ditolak, Tetap Berangkat

Salah satu titik kritis dari kontroversi ini adalah status perjalanan Mirwan yang tidak ada izin resmi. Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menolak permohonan izin Mirwan tertanggal 28 November 2025.

Penolakan itu dilakukan karena Aceh sedang berada dalam status darurat bencana. Sementara itu Kemendagri juga memastikan tidak pernah mengeluarkan izin. Namun, Mirwan tetap berangkat.

Alasan Bupati dan Bantahan Prokopim

Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, menyampaikan Mirwan sudah mengecek kondisi daerah sebelum berangkat. Menurutnya, banjir sudah mulai surut pada 27 November.

Namun penjelasan itu tidak meredam kritik. Faktanya, ribuan warga masih berada di pengungsian dan puluhan fasilitas publik membutuhkan penanganan prioritas.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Ken Maesa Pamenang

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X