Polemik Tak Kunjung Selesai
Kasus tuduhan ijazah palsu bukanlah persoalan baru. Isu ini merebak sejak tahun 2019, dimulai dari unggahan seorang pria bernama Umar Kholid di Facebook.
Dia mempertanyakan keabsahan ijazah SMA Jokowi berdasarkan tahun berdirinya sekolah. Isu sempat mereda setelah pihak sekolah memberikan penjelasan.
Namun, isu kembali mencuat setelah peluncuran buku Jokowi Undercover 2 karya Bambang Tri Mulyono yang berisi rangkaian klaim tentang riwayat pendidikan Jokowi.
Isu tersebut kembali menjadi bahan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 2024, saat Eggi Sudjana menggugat Jokowi terkait dugaan penggunaan ijazah S1 palsu.
Bertahun-tahun isu bergulir, tetapi tak pernah benar-benar selesai. Teorinya sederhana: kontroversi yang terus diangkat membuat publik tidak memiliki jarak terhadap nama Jokowi.
Itulah mengapa beberapa analis melihat kemungkinan bahwa isu ini bukan sekadar serangan politik, tetapi juga dapat menjadi alat untuk tetap menjaga popularitas.
Hukum, Politik, dan Narasi Publik
Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai isu ini berada di wilayah dilema. Menurutnya, dari sisi hukum masyarakat berhak mendapatkan kepastian terkait dugaan pemalsuan dokumen negara.
Namun dari sisi relevansi, isu ini sebenarnya sudah tidak lagi berada dalam konteks kepemimpinan karena Jokowisudah bukan lagi pemegang kekuasaan.
Yang lebih menarik lagi, menurut Dedi, isu ini justru membuka ruang bagi Jokowi untuk tetap berada di sorotan publik.
Dalam dunia politik, kata dia, eksposur adalah aset. Semakin sering nama seseorang dibicarakan, semakin kuat pengaruhnya dalam persepsi publik.
Dedi bahkan mengingatkan kemungkinan isu ini sengaja dipelihara. Jika pengadilan menyatakan tidak ada masalah pada ijazah Jokowi, maka serangan politik terhadap Jokowi dipersepsikan gagal total.
Baca Juga: Roy Suryo Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam dalam Kasus Ijazah Jokowi, Senyum Lepas Sambut Simpatisan