Patungan Beli Hutan: Ketika Negara Abai Pembalakan, Frustasi Menumpuk, dan Masyarakat yang Tak lagi Percaya

Termasuk pengajuan resmi ke sistem Online Single Submission (OSS). Ini jauh dari gagasan idealis patungan beli hutan.

Selain aspek hukum, ada persoalan filosofis. Jika hutan diperlakukan sebagai komoditas yang dihargai dengan uang, maka makna hutan sebagai ruang hidup dan ruang budaya bisa hilang.

“Kita khawatir hutan direduksi menjadi angka,” kata Igam.

Baca Juga: Air Mata di Nagatimbul: Kisah Seorang Anak Kehilangan Ayah dalam Longsor Tapanuli

Menguatkan Politik Ekologis dan Masyarakat Adat

Jika publik benar-benar ingin perubahan sistemik, Igam menawarkan strategi lain: mendorong gerakan politik hijau.

Patungan warga bisa diarahkan ke lembaga politik, atau partai berorientasi ekologis, yang mampu memperjuangkan kebijakan penyelamatan hutan di tingkat negara.

Selain itu, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai pemegang hak kelola sah. Pengetahuan mereka telah terbukti menjaga hutan secara berkelanjutan selama ratusan tahun.

“Masyarakat adat adalah aktor penghadang korporasi,” kata Igam.***