Borok Distribusi BBM Terbongkar: ‘Kencing Solar’, Pelangsiran, hingga Mobil Mewah Raup Subsidi

Ia juga menemukan indikasi manipulasi barcode di SPBU. Ada kendaraan yang bisa memakai dua hingga tiga barcode berbeda, memungkinkan pembelian BBM subsidi berkali-kali.

“Satu mobil bisa punya dua sampai tiga barcode, jenisnya pun sama,” imbuhnya.

Baca Juga: Jejak Uang Gelap di Balik Pembangunan RSUD Kolaka Timur: Tiga Tersangka Baru Masuk Jeruji

DPR Dorong Pelibatan TNI–Polri untuk Pengawasan di Lapangan

Melihat pola kecurangan yang semakin rumit, Syarif meminta agar TNI dan Polri turut dilibatkan di daerah rawan penyelewengan.

Ia yakin kehadiran aparat dapat menertibkan situasi dalam waktu singkat.

“Kalau ada petugas TNI dan Polri diturunkan, biasanya satu bulan saja sudah tertib,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pengawasan ketat perlu dilakukan agar kelangkaan BBM akibat praktik curang dapat dicegah sedini mungkin.

Peringatan Keras Soal Lobi Ilegal Penambahan Kuota BBM

Di akhir rapat, Syarif mengingatkan adanya pihak swasta yang mencoba melobi DPR untuk meminta tambahan kuota BBM.

Ia menegaskan bahwa hanya pemerintah daerah—bupati, wali kota, atau gubernur—yang berwenang mengajukan permintaan tersebut.

“Yang berhak meminta tambahan kuota itu pemerintah daerah, bukan pelaku usaha,” ujarnya.

Ia meminta agar tidak ada pihak swasta yang mencoba “menyelonong” ke Komisi VII demi mendapatkan pasokan tambahan.***