Langkah ini menjadi sinyal bahwa Polri mengakui adanya tantangan dan berupaya memperbaiki reputasi pelayanan publiknya.
Pengamat menilai perbaikan layanan kepolisian tidak boleh hanya berupa slogan dan kampanye. Reputasi dibangun oleh pengalaman langsung masyarakat, bukan pencitraan.
Pelapor ingin mendapat empati, bukan diarahkan berulang-ulang atau dipingpong antarinstansi. Sensitivitas terhadap keluhan masyarakat adalah nilai dasar yang menurut para analis menjadi keunggulan Damkar dan seharusnya dicontoh Polri.
Jika polisi bisa membenahi sistem respons cepat dan membangun empati dalam pelayanan, bukan tidak mungkin kepercayaan publik akan meningkat.
Di sisi lain, Damkar menegaskan siap melayani masyarakat. Namun, mereka juga mengingatkan kerja sama antar-instansi menjadi kunci setiap laporan bisa ditangani pihak yang tepat tanpa mengorbankan kecepatan bantuan.
Fenomena ini telah membuka mata bahwa di tengah kondisi masyarakat yang semakin kritis dan membutuhkan kepastian layanan, kecepatan dan rasa kemanusiaan adalah bahasa yang paling mudah dipahami publik.***
Artikel Terkait
Komite Reformasi Polri Resmi Dibentuk, Kerja 6 Bulan dan Libatkan Sipil
Mahfud MD Soroti Titik Terburuk Polri Ada di Penegakan Hukum: Reformasi Ditargetkan Rampung Tiga Bulan
Komisi Reformasi Polri Ungkap Masalah Kompleks: Jimly Sebut Diperlukan Pembenahan Fundamental
Oegroseno Soroti Perkap Polri 6/2019 dan Beberkan Isu Krusial untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri
Komite Reformasi Polri Tegas Tolak Peserta Audiensi Berstatus Tersangka, Jimly: Demi Etika dan Integritas Lembaga
Walk Out di Forum Reformasi Polri: Refly Harun dan RRT Protes Larangan Bicara untuk Tersangka