TITIKTEMU.CO - Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena unik terjadi di berbagai daerah Indonesia.
Masyarakat lebih memilih menghubungi dinas pemadam kebakaran (Damkar) saat membutuhkan bantuan darurat dari pada polisi. Padahal, masalah yang mereka hadapi bukan kebakaran.
Mulai dari kasus pencurian, KDRT, kucing terjebak di gorong-gorong, hingga masalah pribadi, laporan-laporan ini justru masuk ke Damkar, bukan ke kepolisian.
Baca Juga: Kenaikan Gaji ASN 2026 Mulai Dibahas, Kemenkeu Masih Lakukan Kajian Mendalam
Pemadam kebakaran sendiri memiliki tugas utama menangani pencegahan dan pemadaman kebakaran, serta penyelamatan dalam keadaan darurat.
Namun, di banyak kota, petugas Damkar kini juga menerima laporan-laporan yang sebenarnya menjadi ranah kepolisian atau lembaga lain.
Menariknya, fenomena ini diakui Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo, yang menyebut masyarakat lebih memilih menghubungi Damkar karena respons mereka dinilai lebih cepat dan efektif.
Beberapa petugas Damkar membenarkan pola laporan ini. Kisah-kisah lapangan membuktikan masyarakat menaruh kepercayaan besar terhadap Damkar dalam menangani situasi mendesak.
Bahkan, laporan pribadi seperti korban KDRT hingga remaja yang mengaku depresi pernah diterima personel Damkar.
Bagi masyarakat, pentingnya mendapatkan pertolongan cepat apa pun bentuknya mengalahkan pertimbangan apakah laporan tersebut sesuai tupoksi atau tidak.
Baca Juga: Mahfud MD Ungkap Masalah Serius di Polri: Soroti Lemahnya Kepemimpinan hingga Intervensi Politik
Masalah Pelayanan Publik
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai fenomena ini bukan sekadar soal salah sasaran laporan, tapi sinyal keras mengenai pelayanan publik.
Menurutnya, masyarakat cenderung menghubungi Damkar karena “layanan kepolisian terkait laporan masyarakat itu lambat.”
Artikel Terkait
Komite Reformasi Polri Resmi Dibentuk, Kerja 6 Bulan dan Libatkan Sipil
Mahfud MD Soroti Titik Terburuk Polri Ada di Penegakan Hukum: Reformasi Ditargetkan Rampung Tiga Bulan
Komisi Reformasi Polri Ungkap Masalah Kompleks: Jimly Sebut Diperlukan Pembenahan Fundamental
Oegroseno Soroti Perkap Polri 6/2019 dan Beberkan Isu Krusial untuk Komisi Percepatan Reformasi Polri
Komite Reformasi Polri Tegas Tolak Peserta Audiensi Berstatus Tersangka, Jimly: Demi Etika dan Integritas Lembaga
Walk Out di Forum Reformasi Polri: Refly Harun dan RRT Protes Larangan Bicara untuk Tersangka