Mengurai Kontroversi Erick Thohir Rangkap Menpora dan Ketum PSSI: Perspektif FIFA hingga Politik Olahraga

TITIKTEMU.CO - Nama Erick Thohir kembali jadi sorotan publik usai resmi dilantik sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo. Polemik muncul karena Erick masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Namun, FIFA menegaskan tidak ada masalah dengan rangkap jabatan tersebut. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan memastikan Erick bisa menjalankan dua peran penting itu secara bersamaan.

Usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Amerika Serikat, 24 September 2025, Infantino menyebut Erick sebagai sosok multitalenta yang terbukti mampu mengemban banyak tanggung jawab.

Baca Juga: Ujian Berat Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi dan Irak di Round 4: Taktik Patrick Kluivert Masih Jadi Misteri

“Tidak ada masalah. Erick sudah menunjukkan kapasitas luar biasa, baik di federasi sepak bola maupun pemerintahan. Ia juga kolega saya di IOC,” ujar Infantino.

Ia menilai kehadiran Erick membawa Indonesia lebih dihormati di kancah olahraga dunia, sekaligus memastikan FIFA tetap berkomitmen bekerja sama dengan Indonesia.

Kepastian itu juga diperkuat lewat surat resmi FIFA yang menegaskan rangkap jabatan Erick tidak melanggar aturan. Erick pun menegaskan akan tetap menjabat sebagai Ketum PSSI hingga 2027.

Baca Juga: PLN Terjebak Oversupply Listrik: Lampu Menyala, Duit Triliunan Melayang

“Saya clean and clear. FIFA memastikan tidak ada benturan kepentingan. Sebagai Menpora, fokus saya bukan hanya sepak bola, tetapi juga semua cabang olahraga,” kata Erick, Senin (22/9/2025).

Ia juga menekankan bakal menata ulang prioritas pada 13–14 cabang olahraga unggulan selain sepak bola.

Dengan mandat dari FIFA dan dukungan Presiden Prabowo, Erick memastikan tetap memimpin PSSI hingga akhir masa jabatannya pada 2027.

“Saya berterima kasih pada FIFA atas kepercayaan ini, dan kepada Presiden yang meyakini saya bisa menjalankan semua dengan baik,” ujarnya.

Baca Juga: 10,7 Juta Warga Indonesia Butuh Kerja Setiap Tahun, Kemenaker Ingatkan Tantangan Besar Pemerintah

Secara aturan, FIFA memang tidak melarang seorang pejabat pemerintah merangkap jabatan sebagai ketua federasi. Syarat utama hanyalah independensi federasi dari intervensi politik.