TITIKTEMU.CO - Lampu jalan, mal, dan gedung di Jakarta selalu terang. Namun di balik nyalanya listrik, PLN justru merugi besar.
Masalahnya bukan kekurangan, melainkan kelebihan pasokan listrik (oversupply) yang menghantui sejak 2015. Laporan Transisi Energi Berkeadilan (Agustus 2025) mencatat kelebihan daya mencapai 37,6 ribu GWh tahun lalu. Akibatnya, kerugian operasional PLN pada 2024 ditaksir Rp44,1 triliun.
Kontrak take-or-pay dengan pembangkit swasta membuat PLN wajib membeli listrik meski tak terpakai.
Baca Juga: PTBA Terjebak Bisnis Batu Bara Kotor di Tengah Tren Energi Hijau
“Meski listrik tidak terserap, PLN tetap harus bayar,” kata Alexandra Aulianta, peneliti Trend Asia.
Hitungannya, setiap 1 GW tak terpakai bisa membakar Rp3 triliun. Dengan surplus 6 GW, kerugian bisa tembus Rp18 triliun.
Ironisnya, menurut Trend Asia, masih ada 4.400 desa di Indonesia belum teraliri listrik.
Dirjen Ketenagalistrikan saat itu, Dadan Kusdiana, mengakui kelebihan pasokan bisa mencapai 40% (sekitar 6 GW). Pemerintah mencoba renegosiasi kontrak dengan Independent Power Producers untuk menghemat hingga Rp40 triliun.
Ada juga wacana menaikkan daya listrik rumah tangga miskin 450 VA menjadi 900–1200 VA tanpa menaikkan tarif, tapi terbentur masalah subsidi.
Baca Juga: 10,7 Juta Warga Indonesia Butuh Kerja Setiap Tahun, Kemenaker Ingatkan Tantangan Besar Pemerintah
Surplus listrik bukan hanya merugikan keuangan negara. Mayoritas pasokan berasal dari PLTU batu bara, membuat energi terbarukan sulit berkembang. Investor EBT pun ragu karena permintaan tidak jelas, padahal target transisi energi semakin mendesak.
Kini PLN menghadapi dilema: listrik berlimpah, tapi tidak terserap. Lampu memang menyala terang, tetapi duit triliunan justru padam.***
Artikel Terkait
Tangis Nanik Deyang dan Gelombang Kasus Keracunan MBG: BGN Janji Evaluasi Total di Tengah Krisis Kepercayaan
Lia Istifhama Hadiri Mediapreneur Talks Promedia di Surabaya, Dorong Kolaborasi Jurnalis Lokal untuk Tingkatkan Kualitas Media
Proyek Pani EMAS Siap Jadi Tambang Emas Primer Terbesar di Asia Pasifik, Produksi Komersial Dimulai 2026
10,7 Juta Warga Indonesia Butuh Kerja Setiap Tahun, Kemenaker Ingatkan Tantangan Besar Pemerintah
PTBA Terjebak Bisnis Batu Bara Kotor di Tengah Tren Energi Hijau