Kasus Keracunan Program MBG Terus Berulang, Muncul Desakan Evaluasi Total Hingga Moratorium

“Kalau program ini benar-benar berpihak pada anak, hentikan sekarang juga. Utamakan keselamatan nyawa anak, bukan sekadar target atau serapan anggaran,” katanya.

Hal senada disampaikan Diah Saminarsih, pendiri Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI). Menurutnya, kasus keracunan yang muncul bisa jadi hanya puncak gunung es.

Banyak kasus lain mungkin tidak dilaporkan karena tidak adanya sistem pelaporan publik yang jelas.

Baca Juga: Isu Food Tray MBG Diduga Mengandung Minyak Babi, BGN Pastikan Lakukan Pengecekan dengan BPOM

Tata Kelola yang Lemah

Diah menilai akar masalah MBG terletak pada tata kelola yang terburu-buru. Ambisi pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025 membuat persiapan program kurang matang.

Hingga kini, payung hukum berupa peraturan presiden belum ada. Akibatnya, koordinasi antar kementerian dan lembaga, hubungan pusat-daerah, serta mekanisme kerja sama multipihak berjalan tanpa arah yang jelas.

Selain itu, pengawasan kualitas makanan juga lemah. Di sejumlah sekolah, menu MBG didominasi makanan ultraproses dan susu berperisa tinggi gula. Alih-alih menyehatkan, menu ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan.

“Efeknya kontraproduktif dengan tujuan awal MBG, yakni memperbaiki status gizi anak Indonesia,” tegas Diah.

Baca Juga: Organisasi Pelajar NU Soroti Food Tray MBG, Tekankan Keamanan dan Kehalalan

Jalan Tengah: Perbaikan Total

Desakan moratorium mungkin terasa ekstrem, namun banyak pihak menilai hal itu perlu dipertimbangkan demi keselamatan anak.

Evaluasi total, mulai dari regulasi, pengawasan kualitas makanan, hingga sistem distribusi, harus segera dilakukan.

Selain itu, pemerintah perlu membangun mekanisme pelaporan publik yang transparan, sehingga setiap kasus keracunan bisa tercatat dengan jelas. Termasuk adanya pendampingan kesehatan bagi korban.***