Berkas perkara Roy Suryo di Kejati DKI Jakarta dinyatakan lengkap. Kasusnya segera disidangkan

TITIKTEMU.CO - Berkas perkara dari tersangka Roy Suryo yang saat ini berada di Kejaksaan Tinggi  DKI Jakarta telah dinyatakan lengkap. Kepala Pusat Penerangan  Kejati DKI Jakarta Ade Sofyan menyebutkan bahwa jaksa telah selesai meneliti berkas tersebut dan dinyatakan lengkap atau P21.

“Benar (sudah P21), per tanggal 28 September 2022,” ujar Ade saat dikonfirmasi pmjnews.com, Kamis (29/9/2022).

Oleh karenanya, kasus penistaan agama Roy Suryo akan dilaksanakan pelimpahan tahap dua, yakni penyerahan tersangka Roy Suryo dan alat bukti perkara ke Kejaksaan hari ini agar segera bisa disidangkan.

Baca Juga: Khutbah Jumat : Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, Meneladani Kisah Kelahiran Muhammad

“Tahap dua dilaksanakan hari ini, di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Sekitar pukul 14.00 WIB,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo, Jumat (22/7/2022), menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur.

“Hari ini betul Subdit Siber Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap saudara Roy Suryo dengan status pemeriksaan sebagai tersangka,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan kepada wartawan, Jumat (22/7/2022).

Baca Juga: Cerbung: 'Dua Pelaminan' [8-tamat] Penulis: Yetty Diaz MR

“Saat ini saudara Roy Suryo masih menjalani pemeriksaan terkait dengan statusnya sebagai tersangka,” sambungnya.

Polisi dalam pemeriksaan Roy Suryo tersebut menggunakan laporan yang masuk dengan nama pelapor Kurniawan Santoso

“Kemudian juga laporan polisi yang dilimpahkan dari Bareskrim kepada Polda Metro Jaya atas nama pelapor Kevin Wu,” tambahnya.

Baca Juga: 5 Destinasi Wisata Vietnam. Paduan Modernitas dan Sejarah. No. 1 Ditetapkan UNESCO sebagai Warisan Dunia

Pasal yang disangkakan kepada Roy Suryo adalah Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE.

“Kemudian juga pasal 156 a KUHP dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana,” jelasnya.***