Baca Juga: Mahfud MD: Demokrasi Kita Jalan, Tapi Tanpa Ruh: Autocratic Legalism Mengintai?
Didukung Inpres dan Kolaborasi Nasional
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 diperkuat secara resmi lewat Instruksi Presiden dan kerja sama lintas lembaga: pemerintah daerah, Kemendikdasmen, Kementerian Dalam Negeri, DPR RI, hingga Kantor Staf Presiden.
Kolaborasi ini diharapkan memastikan bahwa setiap usulan benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
Tugas Pemerintah Daerah dan Sekolah
Agar proses revitalisasi berjalan mulus, pemerintah daerah diminta menyusun daftar prioritas berdasarkan tingkat kerusakan dan urgensi layanan pendidikan.
Mereka juga perlu melakukan verifikasi lapangan dan mendampingi sekolah dalam menyiapkan dokumen.
Sementara itu, sekolah berkewajiban mengunggah persyaratan seperti:
- Dokumen legalitas lahan siap bangun
- Foto kerusakan lengkap dengan geotagging dari enam sudut
- Formulir tingkat kerusakan sesuai standar Kementerian PUPR yang ditandatangani surveyor
Proses ini dihadirkan untuk memastikan setiap revitalisasi benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan hadirnya sistem digital yang lebih ringkas ini, pemerintah berharap proses revitalisasi sekolah menjadi lebih cepat, transparan, dan merata.
Meski tantangan infrastruktur masih besar, langkah ini menjadi awal penting menuju pemerataan kualitas pendidikan yang lebih baik.
Tujuannya sederhana namun krusial: memastikan seluruh anak Indonesia bisa belajar di ruang yang aman, nyaman, dan layak—tanpa harus menunggu bertahun-tahun.***