Meski demikian, Hafidz menegaskan mahasiswa tidak menyalahkan para sopir atas pembatalan tersebut. Menurutnya, para pengemudi juga berada dalam sistem yang membuat mereka harus mempertimbangkan risiko pekerjaan.
"Kami tidak menyalahkan driver-driver tersebut, karena mereka hidup di sebuah sistem yang mengakibatkan mereka harus bekerja seperti ini," katanya.
Hafidz menilai kejadian tersebut justru menimbulkan dugaan adanya upaya untuk membatasi atau menghambat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi.
Baca Juga: Viral Pemilik Toko di Reo Gratiskan Susu dan Popok Bayi untuk Korban Gempa NTT: Tidak Cari Untung
BEM UI Bawa Sejumlah Tuntutan
Aksi BEM UI di Bundaran HI tidak hanya menyoroti persoalan yang terjadi menjelang keberangkatan massa. Para mahasiswa juga membawa sejumlah tuntutan terkait kondisi sosial, ekonomi, hingga kebijakan pemerintah.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah kondisi ekonomi masyarakat. Mahasiswa menilai masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM).
Selain persoalan ekonomi, BEM UI juga menyoroti isu pemusatan kekuasaan serta kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).
Mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan pemusatan kekuasaan, sekaligus memberikan ruang otonomi yang lebih luas kepada daerah.
Tolak Intervensi TNI-Polri di Ruang Sipil
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap keterlibatan TNI dan Polri dalam ruang sipil.
Mereka menolak rencana keberadaan batalyon-batalyon yang disebut akan dibangun di sejumlah daerah.
Baca Juga: Lewat Rumah Duka, Drumband SMA Diponegoro Kisaran Viral karena Hentikan Permainan saat Pawai 17-an
Menurut Hafidz, penguatan struktur militer di berbagai wilayah bukan merupakan kebutuhan utama masyarakat saat ini.
"Yang dibutuhkan negara ini adalah kesejahteraan," tegasnya.