Cancel Culture Itu Bukan Keadilan: Kenapa Menghukum di Media Sosial Tak Sesederhana yang Terlihat?

Ada kasus ketika tekanan publik membantu membongkar perilaku buruk. Tetapi ada pula situasi ketika informasi tidak lengkap, konteks hilang, atau tuduhan berkembang lebih cepat daripada proses verifikasi.

Baca Juga: Slow Living Bukan Tren Bule — Ini Alasan Gen Z Indonesia Mulai Memilih Hidup Lebih Pelan

Masalah terbesar bukan sekadar “cancel atau tidak cancel”. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah kita sedang menuntut pertanggungjawaban atau sekadar menikmati proses mempermalukan seseorang?

Kritik Boleh Tajam, Tapi Jangan Kehilangan Akal Sehat

Menolak cancel culture bukan berarti membela orang yang melakukan kesalahan. Justru sebaliknya, kita perlu membedakan antara kritik, boikot, pelaporan, dan persekusi digital.

Kalau seseorang melakukan tindakan merugikan, dorong proses yang tepat. Jika sebuah perusahaan bermasalah, konsumen bisa berhenti membeli produknya. Jika ada dugaan pelanggaran hukum, serahkan pada mekanisme hukum.

Baca Juga: Tren Anti-Tren 2026: Kenapa Perabot Rotan dan Kayu Jati Lokal Kembali Merajai Rumah Modern?

Yang perlu dihindari adalah menjadikan massa digital sebagai hakim sekaligus algojo.

Gen Z Perlu Lebih dari Sekadar Ikut Trending

Peduli isu sosial bukan berarti harus ikut setiap keributan yang muncul di timeline. Kadang bentuk keberanian justru terlihat dari kesediaan berhenti sejenak dan bertanya, “Faktanya sudah lengkap belum?”

Media sosial memberi kita kekuatan untuk bersuara. Tetapi kekuatan tanpa kehati-hatian bisa berubah menjadi tekanan yang salah sasaran.

Jadi, sebelum ikut mengetik “cancel”, mungkin ada satu langkah sederhana yang lebih penting: baca, cek, pahami konteks, lalu baru bersikap.

Sebab keadilan yang sesungguhnya tidak ditentukan oleh siapa yang paling ramai.***