Dana Operasional Bea Cukai Ternyata Dipakai untuk Misi Intelijen Rahasia, Uangnya dari Mana?

TITIKTEMU.CO-Ada uang yang tidak tercatat sebagai anggaran resmi, tetapi justru dipakai untuk membeli tiket, menyewa kendaraan, hingga mengirim tim intelijen secara diam-diam. Di persidangan, asal-usul dana operasional Bea Cukai ini kini menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian.

Mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Kantor Pusat Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo, mengungkap penggunaan dana tersebut saat bersaksi dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2026).

Menurut Budiman, dana operasional itu digunakan untuk kebutuhan yang tidak tercakup dalam anggaran kedinasan resmi. Salah satunya adalah membiayai penugasan tim intelijen yang dilakukan secara tertutup.

Baca Juga: Jelang OTT KPK, Ada “Bersih-Bersih” di Bea Cukai? Kesaksian Ini Bikin Sidang Memanas

Ada Anggaran Resmi, tetapi Masih Ada “Dana Operasional”

Dalam keterangannya, Budiman menjelaskan bahwa Direktorat Penindakan dan Penyidikan (P2) DJBC sebenarnya sudah mempunyai anggaran resmi melalui DIPA dan Dana Operasional Kegiatan Pengamanan Kekayaan Negara (DOKPPN).

Namun, kebutuhan di lapangan ternyata tidak semuanya bisa ditanggung anggaran tersebut. Karena itu, muncul istilah “dana operasional” untuk membiayai kebutuhan tambahan.

Budiman menyebut dana tersebut antara lain digunakan untuk keberangkatan tim ke daerah secara tertutup. Tiket perjalanan, sewa kendaraan, dan kebutuhan lain selama penugasan disebut dibayarkan dari dana tersebut.

Baca Juga: Popularitas Prabowo Merosot, Benarkah Masalahnya Bukan Cuma Ekonomi?

Yang membuat persoalan ini semakin serius adalah dugaan sumber uangnya. Dalam perkara yang sama, dana operasional tersebut disebut berkaitan dengan uang dari pengusaha cukai, termasuk Blueray Cargo.

Berawal dari Pertemuan Empat Mata

Budiman mengungkap istilah “dana operasional” mulai digunakan setelah Sisprian Subiaksono menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat P2 DJBC.

Tak lama setelah itu, Budiman mengaku dipanggil secara empat mata. Dalam pertemuan tersebut, Sisprian disebut meminta Budiman berkomunikasi dengan para pengusaha cukai mengenai kebutuhan dana untuk kegiatan tertentu.

Budiman kemudian menjelaskan bahwa kebutuhan tersebut berbeda dengan DOKPPN. Ada kebutuhan lain yang dianggap tidak dapat dibiayai melalui anggaran resmi sehingga kemudian disebut sebagai dana operasional.