Korupsi BGN Meledak, Pakar UGM Usul Dapur MBG Dihentikan Sementara: Ada Apa di Balik Program Miliaran Rupiah Ini?

TITIKTEMU.CO-Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pukulan keras bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini dipromosikan sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia.

Program yang belum genap dua tahun berjalan itu kini menghadapi ujian besar, bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga kepercayaan publik.

Guru Besar Manajemen dan Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Gabriel Lele, menilai kasus yang mencuat saat ini bukanlah peristiwa yang muncul secara tiba-tiba.

Baca Juga: Ekonom INDEF: Rupiah Bukan Penentu Utama Kekuatan Ekonomi, Indonesia Perlu Perkuat Fondasi Sektor Riil

Menurutnya, dugaan korupsi yang melibatkan mantan pimpinan BGN merupakan akumulasi dari berbagai persoalan tata kelola yang telah muncul sejak awal program dijalankan.

Salah satu titik lemah yang disorot adalah pola pengelolaan yang terlalu terpusat. Dalam praktiknya, banyak keputusan strategis berada di tangan segelintir pihak di tingkat pusat.

Model seperti ini dinilai membuat proses pengawasan menjadi terbatas dan mengurangi ruang transparansi yang seharusnya menjadi fondasi program publik berskala nasional.

Baca Juga: Usai Ajukan Justice Collaborator, Sony Sonjaya Ungkap Dugaan Keterlibatan 26 Tokoh dalam Kasus Korupsi BGN

Ketika sebuah program ditempatkan sebagai prioritas utama pemerintah, sering kali muncul kecenderungan untuk mempersempit lingkaran pengambil keputusan.

Akibatnya, mekanisme kontrol yang sehat menjadi tidak berjalan optimal. Situasi tersebut membuka peluang bagi berbagai penyimpangan yang sulit terdeteksi sejak dini.

Masalah lain yang turut mendapat perhatian adalah lemahnya sistem pengawasan internal maupun eksternal.

Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Kenaikan Harga Pertamax Tak Picu Inflasi Tinggi, Dampaknya Dinilai Sangat Terbatas

Dengan anggaran yang sangat besar dan cakupan program yang menjangkau seluruh Indonesia, MBG membutuhkan sistem pengendalian yang kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Namun, pengawasan yang ada selama ini dinilai lebih banyak bergerak setelah masalah muncul dibandingkan mencegah masalah sejak awal.