Prabowo Beri Rehabilitasi ke Ira Puspadewi: Perbedaan dengan Abolisi Tom Lembong yang Bikin Publik Heboh

Dalam Keppres rehabilitasi Ira, titik beratnya adalah pemulihan martabat, kedudukan, dan nama baik seseorang setelah proses hukum berjalan.

Baca Juga: Sibolga Diguncang Air dan Lumpur: Lima Warga Tewas, Puluhan Rumah Rusak, Bantuan Dikebut

Di sisi lain, abolisi justru menghentikan proses pidana sebelum perkara sampai pada tahap putusan pengadilan.

Abolisi membutuhkan persetujuan DPR, seperti yang terjadi pada kasus Tom Lembong melalui Surat Presiden R43/Pres/07/2025.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi hal tersebut pada Juli 2025. Dengan abolisi itu, penyelidikan kasus impor gula yang menyeret Tom Lembong resmi dihentikan.

Selain Rehabilitasi dan Abolisi, Ada Amnesti untuk Ribuan Tahanan

Selain memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi dan abolisi kepada Tom Lembong, Presiden Prabowo juga menggunakan hak istimewanya melalui pemberian amnesti kepada ribuan tahanan pidana.

Pada Juli 2025, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, mengungkap bahwa terdapat 1.116 tahanan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan amnesti setelah melalui proses verifikasi ketat dari total 44 ribu pengajuan awal.

Menurut Supratman, sebagian kasus yang mendapat amnesti adalah perkara penghinaan kepada Presiden, dan keputusan ini diambil berdasarkan kajian kemanusiaan serta masukan berbagai lembaga.

Salah satu nama yang ikut menerima amnesti adalah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang sebelumnya divonis 3 tahun 6 bulan dalam kasus Harun Masiku.

“Dari 1.116 nama itu, termasuk Bapak Hasto, dengan berbagai pertimbangan kepresidenan,” ujar Supratman.

Hak Istimewa Presiden dan Dinamika Penegakan Hukum

Rentetan pemberian rehabilitasi, abolisi, dan amnesti di tahun 2025 menunjukkan bagaimana hak prerogatif Presiden kembali menjadi bagian dari dinamika hukum dan politik nasional.

Kasus Ira Puspadewi menjadi contoh terbaru bagaimana kewenangan konstitusional digunakan untuk memulihkan status seseorang, sementara kasus lain seperti abolisi Tom Lembong dan amnesti bagi ribuan tahanan menegaskan bahwa hak-hak tersebut memiliki konteks dan tujuan berbeda.

Ke depan, publik tentu akan terus mencermati setiap langkah penggunaan hak istimewa ini—baik dari segi pertimbangan hukum, moral, hingga dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.