Penetapan IKN sebagai Ibu Kota Politik Mulai 2028, Pemindahan ASN Tetap Dimulai 2025

TITIKTEMU.CO - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, memastikan bahwa status Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia akan resmi ditetapkan pada tahun 2028. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Mendagri, Menpan-RB, BKN, dan Otorita IKN di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ibu Kota Politik Resmi 2028

Basuki menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan rencana jangka panjang pembangunan Nusantara, termasuk waktu penetapan resminya sebagai pusat pemerintahan politik Indonesia.

“Penetapan Nusantara sebagai ibu kota politik akan dilakukan oleh Presiden pada 2028,” ujarnya.

Baca Juga: 5 Motor Listrik Mirip Motor Cub Terbaik 2025: Stylish, Irit, dan Nyaman untuk Aktivitas Harian

Pernyataan tersebut juga menjadi jawaban atas pertanyaan sejumlah anggota dewan mengenai kejelasan tahapan pembangunan dan agenda pemerintahan di wilayah baru tersebut.

Pemindahan ASN Mulai 2025: 1.700–4.100 Orang

Meski beberapa regulasi baru tengah diberlakukan pasca Putusan MK terkait hak atas tanah, Basuki menegaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan sesuai rencana.

Tahap pertama perpindahan akan dilakukan mulai tahun 2025.

“Pemindahan ASN ke IKN akan dimulai tahun 2025, dengan jumlah antara 1.700 hingga 4.100 orang,” ujar Basuki.

Pemindahan ini menandai dimulainya aktivitas pemerintahan tahap awal di IKN.

Baca Juga: Shell Indonesia Resmi Beli 100 Ribu Barel BBM dari Pertamina untuk Amankan Stok hingga Akhir 2025

Kepastian Politik Jadi Daya Tarik Utama Investor

Basuki juga menekankan bahwa hal terpenting bagi investor bukan hanya kesiapan fisik IKN, tetapi jaminan bahwa pembangunan akan terus berlanjut di pemerintahan berikutnya.